MARTAPURA – Rakoor terkait dengan kerjasama daerah yang sudah ada Perda dan Perbupnya di Kabupaten Banjar. Dari hasil pemetaan tahun lalu ada 136 usulan kerjasama daerah yang dilakukan dan realisasinya sampai dengan saat ini baru 33 persen yang berjalan diantaranya Disdukcapil dan BKPSDM.
Rapat dipimpin Sekda Banjar HM Hilman, dihadiri para kepala dinas dari berbagai instansi Kabupaten Banjar, di Aula Mini Barakat Kantor Bupati Banjar, Martapura, Kamis (12/6/2025) pagi.
Dilakukan evaluasi terkait kenapa pergerakannya cukup lambat. Salah satunya karena pemahaman terkait dengan kerjasama dan adanya kendala terkait dengan administratif dan kendala terkait dengan teknis, serta keterbatasan untuk bisa mencapai target, maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak berdasarkan usulan-usulan yang disampaikan tersebut.
Agar semua bisa berjalan dengan baik dan cepat pada rakor hari ini juga dijelaskan ada FACOM berbasis digital dari sekretariat TKKSD melalui Jaga Mantap.
“Harapannya ini bisa mempermudah semuanya untuk bisa cepat memproses kerjasama daerah dari masing-masing organisasi perangkat daerah untuk segera diwujudkan. Dari rapat ini juga mengimplementasi kendala-kendala yang dihadapi,” terangnya.
Karena keterbatasan-keterbatasan seperti sumber daya manusia, pendanaan, teknologi atau sistem dan infrastruktur, hal itu bisa dipenuhi para pihak lain hingga target kinerjanya bisa tercapai.
Salah satu contohnya dari Disdik dimana banyak anak yang putus sekolah. Salah satu penyebab putus sekolah karena ketidakmampuan terkait dengan pendanaan biaya untuk sekolah. Lalu dibangun kerjasama dengan pihak lain yang bersedia memberikan beasiswa kepada mereka. Seperti kerjasama dengan Baznas, kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan.
“Kami juga harus menetapkan secepatnya dari pertemuan ini apakah yang diusulkan memang diperlukan atau tidak. Hingga nanti dalam waktu dekat akan ada rapat pleno dari tim koordinasi kerjasama daerah untuk menetapkan kerjasama daerah mana yang akan kita tindaklanjuti. Hingga harapannya dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, maka kinerja terkait dengan pelayanan publik, kinerja terkait dengan pembangunan itu bisa segera diwujudkan dan dipenuhi,” tutup Hilman. (zr)
AP Tour 
Tinggalkan komentar