Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong integrasi pendidikan diniyah ke dalam sistem pendidikan nasional untuk menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Hal ini dikemukakan dalam audiensi antara Pemkab Banjar dan guru madrasah, Rabu (9/7/2025).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, menyatakan banyak masyarakat Banjar aktif belajar di pendidikan diniyah namun tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal.
“Pendidikan diniyah belum terdefinisi sebagai pendidikan formal, sehingga peserta didiknya tidak terdata,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Banjar mengajak masyarakat mengikuti program kesetaraan (Paket A, B, atau C).
“Respon masyarakat sangat positif. Banyak yang mendaftar dari link yang kami kirim setelah kami sosialisasikan. Jadi para ATS ini justru semangat belajarnya tinggi bahkan ada yang satu hari itu sampai tiga sekolahnya,” jelas Liana.
Isu ATS berkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar. Liana berharap madrasah diniyah dapat bersinergi dengan pemerintah agar terintegrasi dalam sistem pendataan seperti Dapodik.
Pemkab Banjar berkomitmen agar literasi di Kabupaten Banjar semakin bagus dan semakin tinggi nilainya khususnya kepada masyarakat.
AP Tour 
Tinggalkan komentar