MAKAN Bergizi Gratis (MBG), program memberi makan bergizi gratis puluhan juta anak-anak dan ibu hamil ibu menyusui yang dicetuskan Presiden Prabowo memang mulia, namun tentu ada sedikit kesombongan pula di sana.
Konon, yang hendak diberi MBG, 80 jutaan, meski di 2025 ini baru dilaksanakan bertahap menyasar 20 jutaan. Ini bagian perjuangan negara melawan stunting yang masih cukup tinggi di Indonesia.
Layaknya kisah Nabi Sulaiman yang berniat memberi makan seluruh binatang di muka bumi. Semua balatentara, hingga jin diterjunkan untuk mengumpulkan bahan makanan dan menyajikannya. Sayangnya, seluruh makanan itu sebelum dinikmati seluruh binatang ternyata habis dalam sekejap, oleh hanya seekor ikan yang rakus (korup).
Barulah Nabi Sulaiman tersadar, ternyata di dalam niatnya yang mulia itu ada kesombongan kecil yang untungnya langsung disadarkan oleh Tuhan. Nabi Sulaiman pun bertobat, sudah khilaf karena seolah mampu berbuat seperti Tuhan.
Prabowo pun saya yakin niatnya tulus, namun program MBG ini juga menunjukkan ada sedikit kesombongan dalam diri Prabowo. Kita tidak tahu apakah semua pelaksana MBG bisa setulus Prabowo.
Karena sudah banyak desas-desus, kalau program ini disinyalir dimanfaatkan sebagian pihak untuk sekadar mencari keuntungan belaka. Belum lagi, keterlibatan sejumlah politisi yang menjadi pelaksana, bukannya cukup sebagai pengawas program.
Awalnya anggaran per porsi 15 ribu, kemudian direvisi 10 ribu karena berkait keterbatasan anggaran. 2025 ini APBN menyiapkan hingga 99 triliun, dna 2026 akan lebih masif lagi 335 triliun.
Kalau tidak benar-benar diawasi, program MBG hanya jadi ajang korupsi bagi oknum pelaksana yang bermental jahat. Apalagi pelaksana MBG yang mendapat kontrak sebagian akan mensub kepada Satuan Pelayanan Pemeuhan Gizi (SPPG) yang kita sebut saja sebagai dapur MBG.
SPPG ini bervariasi kemampuannya menyiapkan makanan bisa 1.000 hingga 3.000 porsi. Jika kurang mampu, SPPG ini pun berpotensi mensub lagi ke dapur-dapur yang lebih kecil kapasitasnya.
Bisa dibayangkan, yang awalnya 10.000 per porsi kalau sudah beberapa kali disub ke bawah, akan tertinggal berapa nilai gizinya. Bahkan sudah banyak isu, kalau riil satu porsi yang sampai ke mulut anak cuma tinggal 6.500 rupiah hingga 8.000.
Saya tidak tahu banyak apakah selisih itu memang menjadi upah para pelaksana, atau sengaja dikorupsi. Kita akui, belum ada yang menjadi terpidana dalam program MBG ini meski korban keracunan massal terus berjatuhan.
Makanya, ada beberapa kejadian, makanan yang disajikan sebenarnya tak layak konsumsi dan buntutnya menjadi kasus keracunan massal di mana-mana, dan terbaru malah terjadi di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalsel.
Ratusan anak-anak terpaksa dilarikan ke rumah sakit hingga over kapasitas, akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi.
Sejumlah pihak yang peduli, bukan tidak setuju adanya program MBG, namun menyarankan agar dapur-dapur makanan, diserahkan saja ke masing-masing komite sekolah, agar dilaksanakan secara swadaya. Di samping bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan, komite yang notabene adalah orangtua anak tentu akan memberikan yang terbaik bagi anaknya meski dengan anggaran yang seadanya. Ini menghindari terlalu panjangnya birokrasi, atau pensubkontrak pelaksanaannya di lapangan.
Lucunya, banyak pelaksana dapur MBG justru dari kalangan politisi. Padahal tugas wakil rakyat itu sebagai pengawas berbagai program pemerintah. Apa jadinya kalau dia sebagai pengawas pekerjaannya sendiri, tentu tidak fair. Saran dan masukan dari berbagai pihak yang peduli kesuksesan program ini tentu mesti jadi perhatian juga bagi Presiden Prabowo, jangan sampai tujuan mulia ini malah tidak tepat sasaran. Anak-anak dan ibu hamil tidak mendapat makanan bergizi yang layak, namun justru diambil untung oleh pelaksana-pelaksana dapur yang kurang tulus bekerja.
Rocky Gerung menjelaskan secara gamblang bagaimana korupsi terjadi di setiap tahapan penyediaan makanan sekolah. “Dari pasar sampai ke pintu dapur sudah dikorupsi. Dari pintu dapur sampai ke gorengan sudah dikorupsi. Dari penggorengan sampai ke piring sampai ke pintu sekolah sudah dikorupsi,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa praktik korupsi tersebut telah membatalkan hak asasi anak-anak Indonesia untuk memperoleh gizi yang layak. “Itu artinya hak manusia Indonesia untuk memperoleh gizi dibatalkan oleh korupsi. Kan dasarnya mudah sekali,” tegasnya.
Rocky juga menyoroti kemungkinan makanan yang tidak segar atau dipanaskan berulang kali sebagai salah satu penyebab keracunan. “Enggak mungkin makanan itu basi kalau betul-betul dia fresh. Enggak mungkin makanan itu basi kalau ukuran kematangannya itu harus dimakan,” katanya.
Ia menduga ada praktik pragmatis seperti memanaskan makanan dari hari sebelumnya yang menjadi penyebab masalah ini. Rocky Gerung mendesak dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus untuk mengevaluasi dan membuktikan bahwa korupsi adalah penyebab dari racun dalam makanan.
“Dibuat satgas untuk mengevaluasi dan bahkan menduga bahwa korupsi penyebab dari racun. Jadi racun itu karena kerusakan makanan, karena kerusakan manajemen, karena kerusakan perencanaan,” jelasnya. Rocky berharap pemerintah memberikan sudut pandang yang tajam dalam menangani kasus ini tanpa berbelit-belit, mengingat persoalan ini menyangkut hak dan keselamatan anak-anak Indonesia. (ap)
AP Tour 
Tinggalkan komentar