,

Penyelidikan dan Evaluasi Dugaan Keracunan MBG yang Berdampak ke Delapan Sekolah Terus Berlanjut

MARTAPURA – Pemerintah daerah melalui Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Banjar masih terus melakukan penyelidikan kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari produksi Dapur SPPG Tungkaran.

Sekretaris Satuan tugas (Satgas) percepatan pelaksanaan program (MBG) Kabupaten Banjar Sipliansyah Hartani, menjelaskan ada delapan sekolah yang terdampak antara lain MI Assalam, MTs Assalam, MA Assalam, SD Muhammadiyah, MTs Muhammadiyah, SDN Tungkaran, SDN 1 Pesayangan dan SMAN 1 Martapura.

Gejala yang dialami siswa antara lain sakit perut, muntah, dan lemas. Tidak semua korban dirawat inap sebagian sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik, sedangkan sebagian lainnya masih menjalani perawatan intensif.

“Alhamdulillah walaupun sempat masuk UGD tapi semuanya dapat ditangani oleh pihak rumah sakit dan tidak sampai lama dirawat inap,” ucapnya Sabtu (11/10/2025).

Sipliansyah menyebutkan bahwa ini merupakan musibah yang tidak pernah diharapkan. Pihaknya sendiri telah melihat langsung lokasi dapur-dapur SPPG.

“Secara keseluruhan SPPG yang ada sudah memenuhi standar, tapi memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, namun ini hanya merupakan masukan dari kami karena yang memutuskan adalah BGN,” ujarnya

Kemungkinan makanan tersebut memang mengandung nitrat dan terkontaminasi dalam pengantaran menuju sekolah.

“Semua data yang kami kumpulkan masih bersifat sementara dan belum bisa diambil kesimpulan sebagai penyebab pasti. Kami masih menunggu hasil uji laboratorium dari lembaga terkait,” Sipliansyah.

Selain itu Sipliansyah menyatakan, dapur MBG yang berlokasi di SPPG Tungkaran dikelola oleh tiga orang tenaga tetap yang terdiri dari Kepala SPPG, seorang Ahli Gizi dan seorang Akuntan. Selain itu, terdapat 47 relawan dengan tugas masing-masing untuk membantu proses pengolahan dan distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

Insiden ini menjadi wadah evaluasi bersama. Pemerintah daerah memilih untuk melanjutkan program MBG ini dengan melakukan peningkatan standar keamanan di setiap tahap penyediaan makanan.

“Kami berharap kedepannya Program MBG tetap berjalan, tetapi dengan perbaikan sistem. Pemerintah akan memperketat pengawasan, mulai dari proses penyimpanan bahan baku hingga pengiriman ke sekolah. Evaluasi menyeluruh sedang kami lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sangat penting sebelum dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi.(zr)

Tinggalkan komentar