,

Kabupaten Banjar Berhasil Keluar dari Zona Waspada, Pemkab Bertekad Cegah Korupsi

BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar berhasil meningkatkan peringkatnya dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diumumkan pada puncak perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta pada 9 Desember lalu. Kabupaten Banjar kini berada di zona hijau “Terjaga” dengan skor 78,18, meningkat dari sebelumnya yang berada di zona oranye “Waspada”.

Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, menyampaikan bahwa integritas dan transparansi menjadi kunci sukses pemerintahan Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikannya pada peringatan Hakordia Tahun 2025, di Fave Hotel, Banjarbaru, Kamis (11/12/2025).

“Alhamdulillah, kita telah menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Ini menjadi motivasi dan semangat kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Saidi.

Ia juga menekankan pentingnya konsultasi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan.

“Kita harus selalu ingat bahwa kita menjalankan pemerintahan dengan menggunakan anggaran titipan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran tersebut,” ujarnya.

Dengan capaian ini, Kabupaten Banjar berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas pemerintahan, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Banjar, Riza Dauly, menjelaskan bahwa langkah-langkah pencegahan korupsi akan lebih difokuskan ke SKPD-SKPD dan area-area eksternal seperti penerimaan murid baru, pelayanan publik kependudukan dan perijinan.

“Kita akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas pemerintahan Kabupaten Banjar,” ucapnya.

Riza juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah (DPMD) untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di tingkat desa.

“Kita akan mencari cara-cara efektif untuk mengingatkan kembali pengelolaan keuangan di desa,” ujarnya.(zr)

Tinggalkan komentar