BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 yang bertepatan dengan puncak musim hujan.
Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusri Yanuar Noor Rifai, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa potensi ancaman seperti banjir, angin puting beliung, serta rob menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung dari Desember 2025 hingga Januari 2026.
“Pemprov Kalsel telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk memastikan keselamatan masyarakat selama periode Nataru, sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan,” ujar Bambang, Sabtu (3/1/2026).
BPBD Kalsel bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyempurnakan Protokol Peringatan Dini Banjir pada Desember 2025, yang saat ini menjadi acuan awal di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin sebelum diperluas ke kabupaten/kota lainnya. Selain itu, BPBD juga menyusun Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) untuk menghadapi ancaman air pasang tinggi dan gelombang pasang (rob) pada tahun 2025.
Hingga akhir 2025, BPBD Kalsel telah memasang 19 unit AWLR (Automatic Water Level Recorder) dan 20 unit alat diseminasi informasi berupa sirine peringatan dini di berbagai wilayah rawan bencana. Sistem tersebut diperkuat oleh petugas pemantau dari Balai Wilayah Sungai yang melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan sejumlah dokumen perencanaan kebencanaan, antara lain Renkon Banjir 2025–2027 dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 2025–2029.Dari sisi logistik, BPBD Provinsi Kalsel memastikan ketersediaan buffer stock kebutuhan darurat, termasuk menindaklanjuti permohonan bantuan logistik dari kabupaten/kota yang mulai terdampak peningkatan curah hujan dan banjir rob. Dukungan logistik turut diperkuat melalui program Kawasan Siaga Bencana oleh Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
Upaya mitigasi berbasis masyarakat juga terus ditingkatkan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Hingga 2025, tercatat 168 desa di 7 kabupaten/kota dan 21 kecamatan telah tergabung sebagai Destana, terdiri atas 33 desa tangguh utama, 59 desa tangguh madya, dan 80 desa tangguh pratama.
Sebagai sarana edukasi dan informasi, BPBD Kalsel mengoptimalkan kanal “INGAT SI ANANG” yang mengintegrasikan data peringatan dini dari BMKG, BNPB, Balai Wilayah Sungai, serta pemantauan CCTV jalan dan sungai.
Ditambahkannya, saat ini, BPBD Kalsel bekerja sama dengan BPBD kabupaten/kota melakukan analisa dan evaluasi hasil pemantauan lapangan di sejumlah sungai besar yang berpotensi menimbulkan banjir, terutama di wilayah Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), dan Hulu Sungai Utara (HSU).
Seluruh data pemantauan tersebut telah terkoneksi dengan sistem peringatan dini yang terpasang dan menjadi dasar pengambilan langkah mitigasi lanjutan.
Bambang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan aktif memantau informasi resmi cuaca dan peringatan dini melalui kanal pemerintah, khususnya “INGAT SI ANANG” dan kanal resmi BMKG.
“Dengan kesiapsiagaan yang terkoordinasi, kami berharap risiko bencana selama libur akhir tahun dapat ditekan semaksimal mungkin,” tutupnya. (mckalsel)
AP Tour 
Tinggalkan komentar