BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuai kritik tajam. Di tengah langkah pengadaan puluhan mobil listrik untuk kepala dinas dan camat, pemerintah justru menghapus kepesertaan BPJS bagi 37 ribu warga miskin.
“Sekilas pengadaan mobil listrik senilai Rp5,2 miliar itu terlihat keren. Namun kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan dan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Efisiensi ternyata hanya tertuju bagi warga miskin,” tegas Nurhalis Majid, pemerhati masalah sosial dan perkotaan di Banjarmasin, Rabu (11/2).
Pemko Banjarmasin diketahui telah membeli sedikitnya 21 unit mobil listrik untuk dibagikan kepada para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat. Pembelian ini direncanakan masih akan berlanjut pada tahun anggaran mendatang.
Ironisnya, pada saat yang sama, 37 ribu warga miskin dipaksa mandiri setelah kepesertaan BPJS mereka dicabut, padahal kondisi ekonomi mereka belum mampu. Kebijakan serupa menimpa 1.400 petugas kebersihan yang kini kehilangan jaminan kesehatan di tengah risiko kerja yang tinggi.
“Jaminan kesehatan melalui BPJS terhadap warga miskin dan tenaga kerja khusus adalah pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah. Kalau hal tersebut tidak dilakukan, artinya sekadar pelayanan dasar saja tidak mampu diberikan, apalagi layanan lainnya,” ungkap Majid.
Majid juga menyoroti polemik bonus atlet Porprov 2026 yang nilainya dipotong dan jauh lebih kecil dibandingkan bonus sebelumnya. Ia menilai pembelian mobil listrik pejabat ini tidak mempertimbangkan kondisi nyata di tengah masyarakat.
“Bagi pejabat yang tidak peka dan sensitif pada tugas, fungsi, dan hakikat pemerintahan, kebutuhan pejabat jauh lebih utama daripada memenuhi hajat hidup rakyat. Bila dimungkinkan, seluruh uang pajak yang diambil dari rakyat, semuanya hanya untuk kesejahteraan para pejabatnya,” kritik Majid.
AP Tour 
Tinggalkan komentar