MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) menggelar kegiatan Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Intern Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura, Senin (6/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi didampingi Kepala Dinsos P3AP2KB serta Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dari DPPPA Kalimantan Selatan selaku narasumber. Kegiatan ini diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), anggota gugus tugas Kabupaten Layak Anak, serta berbagai pihak terkait yang terlibat dalam pemenuhan indikator KLA.
Dalam sambutannya, Habib Idrus menegaskan bahwa penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka.
Ia mengatakan, anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam pembangunan di masa depan. Karena itu, menurutnya diperlukan langkah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, pemerintah daerah ingin melihat sejauh mana capaian indikator Kabupaten Layak Anak yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah di berbagai klaster penilaian. Selain itu juga untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi di lapangan.
“Melalui evaluasi ini kita dapat mengetahui perkembangan capaian program sekaligus melihat apa saja yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan terkait perlindungan anak masih menjadi perhatian bersama, di antaranya kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak hingga perkawinan usia anak. Karena itu diperlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antar instansi serta dukungan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr. Hj. Erny Wahdini menjelaskan kegiatan E-Monev ini menjadi bagian dari upaya untuk melihat progres pengisian instrumen penilaian Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh seluruh OPD.
Ia menyebutkan, implementasi berbagai program yang berkaitan dengan KLA berada di masing-masing perangkat daerah. Karena itu setiap OPD memiliki peran dalam memenuhi indikator pada klaster-klaster penilaian Kabupaten Layak Anak.
Erny menambahkan pada kegiatan tersebut, masing-masing OPD maupun gugus tugas menyampaikan perkembangan program yang telah dilakukan sekaligus progres capaian yang telah dimasukkan dalam instrumen penilaian KLA.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana progres yang sudah dilakukan oleh teman-teman OPD dan gugus tugas dalam memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak,” ucapnya.
Selain memaparkan capaian, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Melalui diskusi bersama para peserta, diharapkan berbagai kendala yang muncul dapat dicari solusinya secara bersama-sama agar pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih optimal.(zr)
AP Tour 
Tinggalkan komentar