Tanggapan Wira Surya Wibawa Terhadap Isu KNPI Kalsel Menolak Film Pesta Babi

Banjarbaru, 12 Mei 2026

Bagaimana tanggapan terkait adanya penolakan pesta babi oleh KNPI Kalsel?

Penolakan terhadap film Pesta Babi oleh sebagian pihak, termasuk KNPI Kalsel, menurut saya menunjukkan masih adanya ketakutan terhadap suara-suara kritis yang lahir dari realitas Papua. Ketika sebuah karya jurnalistik atau film dokumenter dianggap ancaman hanya karena mengangkat penderitaan rakyat, konflik sosial, dan praktik kekerasan di Papua, maka yang sebenarnya sedang dipertanyakan bukan filmnya, melainkan keberanian kita menerima kenyataan.

Saya melihat statement Ketua KNPI Kalsel, Andi Rustianto, yang menyebut film tersebut dapat melonggarkan persatuan atau dianggap ancaman, justru memperlihatkan cara pandang yang terlalu sempit terhadap demokrasi. Persatuan tidak dibangun dengan membungkam kritik. Persatuan tidak lahir dari ketakutan terhadap diskusi. Persatuan justru dibangun dari keberanian mengakui luka bangsa sendiri.

Kalau sebuah film yang berisi fakta lapangan, kesaksian, dan realitas sosial dianggap berbahaya, maka kita perlu bertanya: apakah yang ditakuti itu filmnya, atau fakta-fakta yang selama ini disembunyikan?

Film ini bukan propaganda separatis sebagaimana sering dituduhkan. Ini adalah karya jurnalistik yang mencoba membuka ruang dialog tentang situasi Papua yang selama puluhan tahun dipenuhi konflik, eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan pembangunan, hingga pendekatan militeristik yang terus berulang.

Menolak film tanpa membuka ruang diskusi justru mencerminkan gejala anti-demokrasi. Karena demokrasi yang sehat tidak takut pada kritik, tidak takut pada karya seni, dan tidak takut pada suara korban.

Film Pesta Babi sebenarnya memberikan soal apa?

Film Pesta Babi pada dasarnya berbicara tentang realitas sosial-politik Papua yang sering tidak mendapatkan ruang adil dalam narasi nasional. Film ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Papua menghadapi berbagai persoalan struktural: perampasan ruang hidup, eksploitasi sumber daya alam, kekerasan aparat, rasisme, marginalisasi Orang Asli Papua, dan trauma berkepanjangan akibat konflik.

Film ini juga menjadi refleksi tentang bagaimana negara selama ini lebih sering melihat Papua melalui pendekatan keamanan dibanding pendekatan kemanusiaan. Akibatnya, persoalan sosial dan politik di Papua tidak pernah benar-benar selesai, malah terus melahirkan ketakutan, pengungsian warga sipil, hingga siklus kekerasan yang berkepanjangan.

Kita harus jujur bahwa Papua memiliki kekayaan alam luar biasa. Tetapi di balik itu, ada pola neo-kolonialisme modern yang bekerja. Tanah Papua dieksploitasi atas nama pembangunan dan investasi besar, sementara masyarakat adat sering menjadi pihak yang tersingkir dari tanahnya sendiri. Dalam konteks ini, militerisme sering hadir bukan hanya sebagai alat keamanan, tetapi menjadi bagian dari pengamanan proyek-proyek kapitalisme ekstraktif.

Hal ini yang perlu dibahas secara terbuka. Karena konflik Papua bukan sekadar soal keamanan negara, tetapi berkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi-politik, eksploitasi sumber daya, dan absennya keadilan sosial.

Film ini penting karena membuka ruang agar masyarakat Indonesia melihat Papua bukan hanya dari sudut pandang negara, tetapi juga dari sudut pandang rakyat Papua sendiri.

Dan perlu ditegaskan: karya jurnalistik tidak diciptakan untuk menyenangkan penguasa. Karya jurnalistik hadir untuk menyampaikan fakta, bahkan ketika fakta itu terasa pahit.

Lalu melihat kondisi netizen yang banyak menyoroti KNPI hingga kembali ingin mengadakan nobar Pesta Babi, menurut anda bagaimana? Dengan kondisi inkonsistensi yang melanda KNPI Kalsel?

Saya melihat respons publik terhadap KNPI Kalsel muncul karena masyarakat membaca adanya inkonsistensi sikap. Di satu sisi film ditolak dan dianggap ancaman, tetapi di sisi lain muncul wacana untuk kembali mengadakan nobar. Ini menunjukkan bahwa tekanan publik dan kritik masyarakat sebenarnya membuka ruang refleksi.

Menurut saya, kalau memang KNPI ingin menunjukkan kedewasaan demokrasi, maka langkah terbaik bukan pelarangan, tetapi membuka forum diskusi yang sehat. Karena bangsa ini tidak akan runtuh hanya karena sebuah film dokumenter diputar. Justru bangsa ini bisa runtuh ketika ruang berpikir kritis dimatikan dan masyarakat dibiasakan takut terhadap perbedaan pandangan.

Saya kira masyarakat sekarang semakin sadar bahwa stigma “ancaman persatuan” sering dipakai untuk membungkam kritik terhadap negara, terutama terkait Papua. Padahal yang dibutuhkan hari ini bukan sensor dan pembungkaman, melainkan keberanian mendengar suara-suara yang selama ini dipinggirkan.

Kalau KNPI benar-benar konsisten bicara persatuan bangsa, maka persatuan itu harus dibangun di atas keadilan. Tidak mungkin bicara NKRI tetapi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Papua. Tidak mungkin bicara nasionalisme tetapi membiarkan Orang Asli Papua terus mengalami marginalisasi di tanahnya sendiri.

Kita harus berhenti melihat diskusi Papua sebagai ancaman. Karena yang lebih berbahaya justru ketika bangsa ini kehilangan empati dan membiarkan kekerasan dianggap normal.

Film Pesta Babi harus dilihat sebagai bahan refleksi bersama. Setuju atau tidak dengan isi film adalah hak setiap orang. Tetapi menolak ruang diskusi adalah kemunduran demokrasi.

Papua bukan hanya soal wilayah negara, tetapi soal manusia, martabat, dan masa depan keadilan Indonesia.