PASAL ANEH YANG MEMPERKOSA JIWA PANCASILA

Negeri ini aneh.

RT urus surat kematian, dipercaya.
RW urus sengketa tetangga, dipercaya.
Ulama fatwa halal-haram, dipercaya.
Datu Adat putuskan perkara kampung, dipercaya.

Giliran milih Kades yang megang APBDes 5 Miliar? Tiba-tiba nggak dipercaya.
Disuruh 5000 orang coblos. Ribut. Bagi duit. Fitnah. Putus silaturahmi.

Kenapa? Karena ada Pasal Aneh.

Pasal Aneh itu namanya Pasal 22E UUD 1945 hasil amandemen.
Bunyinya sakti: “Pemilu dilaksanakan secara LANGSUNG…”

Satu kata itu, “LANGSUNG”, berhasil memperkosa 1 kalimat paling suci di Pancasila:
“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Hasil perkosaan konstitusi itu apa?

1. Lahirlah “3B”: Bodoh + Berduit + Berkuasa.
   Mau jadi Kades modalnya 300 juta. Bupati 5 Miliar. Presiden 500 Miliar.
   Yang pinter, amanah, miskin? Silakan nonton dari pinggir lapangan. Beli tiket aja nggak mampu.
2. Mati Suri Budaya Nusantara.
   Bali punya Paruman Desa 1000 tahun. Ilegal.
   Minang punya KAN Nagari 500 tahun. Ilegal.
   Banjar punya Musyawarah Datu & Alim Ulama. Ilegal.
   Semua harus kalah sama kertas coblos dan serangan fajar 100 ribu.
3. Demokrasi Jadi Pasar Ikan.
   Suara ulama 40 tahun ngaji = suara tukang mabok. Sama-sama 1.
   Program 30 halaman kalah sama sound horeg 30 detik.
   Visi-misi kalah sama kaos gratis.

Padahal obatnya gampang. Nggak usah impor.

Lihat ke kiri: ada Bali.
Lihat ke kanan: ada Minang.
Lihat ke belakang: ada MPR 1945-2004 yang milih Presiden tanpa bikin negara ribut.

Namanya: Musyawarah Demokrasi Berjenjang.
RT musyawarah → pilih perwakilan Desa.
Desa musyawarah → pilih Bupati.
Bupati musyawarah → pilih Gubernur.
Gubernur musyawarah → pilih Presiden.

Murah. Adem. Nggak ada 3B.
Karena di RT, orang pelit nggak akan kepilih. Mau duitnya 1 Triliun juga. Malu sama tetangga.

Jadi kesimpulannya gini:
Kita ini negeri berbudaya musyawarah. Tapi konstitusinya maksa kita jadi negeri pasar.

Selama Pasal Aneh itu masih hidup, jangan heran kalau pemimpin kita isinya pedagang, bukan negarawan.

Karena di pasar, yang menang bukan yang paling benar. Tapi yang paling berani bayar.