
Oleh: AP Tour – Adi Permana
Sudah dua dekade lebih kita menyaksikan negeri ini dikeruk. Batubara di Kalimantan dikeruk siang dan malam. Sawit membentang dari Sumatera sampai Papua. Hutan kita habis, sungai kita keruh, jalan di kampung-kampung kita hancur.
Tapi apa yang kita dapat?
Yang untung bukan warga di kampung tempat tambang itu berada. Bukan petani di desa yang tanahnya berubah jadi kebun sawit. Bukan anak sekolah yang harus menyeberang sungai untuk sampai ke sekolahnya.
Yang untung adalah cukong lokal dan afiliasinya yang uangnya parkir di Singapura. Mereka yang dapat izin, mereka yang jual izin, mereka yang simpan untungnya di luar negeri.
Yang tertinggal untuk Indonesia hanya debu, lubang tambang yang menganga, dan jembatan desa yang lantainya bolong.
Selama dua dekade ini, Indonesia itu kaya, tapi tidak sejahtera. Kaya untuk cukong, miskin untuk rakyat.
1. Indonesia Mesti Sedikit Jual Mahal
Kita terlalu murah. Nikel kita jual mentah, mereka olah jadi baterai, jual balik ke kita 10 kali lipat. Batu bara kita obral, listrik kita sendiri mahal. CPO kita ekspor mentah, mereka bikin sabun dan kosmetik, jual balik ke kita mahal.
Padahal prinsipnya sederhana: Utamakan kebutuhan dalam negeri dulu.
Kalau nikel, olah dulu di dalam negeri baru boleh ekspor. Kalau batu bara, penuhi PLN dulu baru boleh ekspor. Kalau beras, penuhi perut rakyat Indonesia dulu baru mikir ekspor.
Dan yang paling penting: Tidak perlu tergesa-gesa. SDA itu bukan untuk kita habiskan. Itu titipan untuk anak cucu.
Amerika saja menyimpan cadangan minyaknya. China membatasi ekspor tanah jarangnya. Kenapa kita malah obral?
Kalau harga tidak cocok, simpan saja. Biar anak cucu kita nanti yang mengolah dengan teknologi yang lebih bersih dan lebih adil.
2. Prabowo Mewakili Aspirasi Sebagian Anak Bangsa
Di tengah situasi itu, hanya Prabowo yang berhasil mewakili aspirasi sebagian anak bangsa.
Kenapa? Karena beliau tidak punya hutang ke cukong. Beliau tidak perlu minta duit ke cukong batubara dan sawit untuk naik. Makanya beliau berani bilang: Jangan jual mentah, hilirisasi, utamakan rakyat.
Beliau juga tahu rasa lapar. Beliau pernah tugas di pelosok. Makanya program pertamanya bukan gedung pencakar langit, tapi Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah di desa, Koperasi Merah Putih untuk desa, Cetak Sawah untuk petani.
Beliau tahu, Indonesia itu harus sejahtera, bukan cuma kaya. Kaya itu GDP naik. Sejahtera itu jembatan desa dibetulkan, anak sekolah di kampung makan enak, petani dapat pupuk.
Itu yang kita rasakan. Itu yang selama ini tidak didengar.
3. Kabinet Gemuk Itu Strategi, Bukan Kemewahan
Banyak yang menuding kabinet Prabowo gemuk. Padahal beliau tahu, kalau koalisi kecil, tiap hari ribut di DPR. Program mandek, anggaran dihambat.
Makanya beliau perbesar koalisi agar tidak ribut. Agar program strategis bisa jalan demi kesejahteraan rakyat.
Tapi beliau pasang dua pengaman. Pertama, menteri kunci dipegang teknokrat dan orang kepercayaan. Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dipegang orang yang paham kerja, bukan sekadar orang partai.
Kedua, siapa yang korup, disikat. Tidak pandang partai. Tidak pandang siapa bekingnya. Mafia pupuk disikat, mafia beras disikat, mafia tambang ilegal disikat.
Rumusnya jelas: Koalisi gemuk untuk stabilitas, teknokrat di posisi kunci, hukum tegas untuk yang korup.
4. Tapi Lingkaran Lama Masih Ada
Kita tahu, di lingkaran kekuasaan masih ada orang yang sama selama dua dekade lebih. Yang dulu main izin tambang, sekarang main izin sawit. Yang dulu main proyek jalan, sekarang main proyek jembatan.
Mereka ini yang ikut berkhianat dan korup. Mereka tahu jalan di desa rusak, tapi dibiarkan. Karena kalau jalan bagus, tidak ada lagi proyek tambal sulam tiap tahun yang bisa dimakan.
Kita tidak dendam. Kita doakan semoga mereka sadar.
Tapi yang rakus dan tidak mau sadar, harus ditindak. Tidak ada ampun. Karena kalau dibiarkan, mereka akan merusak lagi untuk anak cucu kita.
5. Pesan Untuk Pejabat Muda: Fee Itu Bukan Rezeki
Pernah saya dengar seorang pejabat, padahal masih muda, berkata: “Kalau kontraktor tidak ngasih fee, tidak dikasih lagi kerjaan.”
Ada juga pejabat yang suka hura-hura dengan uang negara, dengan alasan: “Tidak apa-apa dihabiskan, kan uang negara juga.”
Aneh memang. Tapi nyata.
Padahal fee itu diambil dari kualitas jalan. Proyek jalan desa anggarannya Rp 977 juta, kalau dipotong fee 20 persen, sisa Rp 780 juta. Kontraktor masih mau untung. Akhirnya cor yang harusnya 20 cm jadi 10 cm. Setahun kemudian hancur lagi. Yang tanggung bukan pejabatnya, tapi warga desa.
Dan uang negara itu bukan uang tidak bertuan. Itu uang dari pajak warung rakyat, dari pajak bensin, dari hasil batubara yang dikeruk dari tanah Indonesia. Kalau dihura-hurakan, itu sama saja menghura-hurakan uang makan anak sekolah.
Semoga pejabat muda itu sadar. Semoga dia tidak membebani negeri ini. Dia masih muda, masih panjang jalan hidupnya. Kalau dia terus membebani negeri dengan fee dan hura-hura, dosanya akan ditanggung sampai ke anak cucunya.
6. Kita Tidak Perlu Banyak Parpol, Cukup Sistem Distrik
Kalau semua berpikiran maju demi kepentingan nasional dan rakyat, sebenarnya tidak perlu banyak parpol. Cukup terapkan langsung sistem distrik.
Satu distrik, satu kursi. Satu orang DPR bertanggung jawab langsung ke distriknya. Kalau dia tidak bangun jalan di distriknya, 5 tahun berikutnya dia pasti kalah. Karena warga distriknya ingat.
Dia tidak perlu setor ke partai. Karena yang memilih dia rakyat langsung, bukan ketua partai. Jumlah partai akan mengecil dengan sendirinya.
Itulah demokrasi yang langsung, bukan demokrasi partai.
Penutup: Tidak Perlu Viral, Cukup Menstabilkan Semesta
AP Tour menulis ini bukan untuk viral. Tidak perlu viral.
Ini bentuk tanggung jawab moril ikut menstabilkan semesta.
Viral itu riuh. Stabil itu hening. Kalau kita kejar viral, kita harus ikut marah-marah dan fitnah. Semesta tambah panas.
Tapi kalau kita tulis yang benar, yang menyejukkan, yang menstabilkan, walau yang baca cuma 100 orang, itu 100 orang itu jadi tenang. Keluarganya tenang. Kampungnya tenang. Semestanya ikut stabil.
Kita doakan pemimpin kita tetap di jalan sejahtera. Kita doakan pejabat yang rakus segera sadar. Kalau tidak sadar juga, biar hukum yang menyadarkan.
Kita doakan SDA kita tidak lagi diobral. Kita doakan anak cucu kita masih punya tanah yang subur, sungai yang jernih, dan jembatan yang kokoh di setiap desa di Indonesia.
Itu saja. Tidak perlu viral. Cukup benar. Cukup ikhlas. Cukup menstabilkan.
Banjarmasin, 22 November 2026







Tinggalkan Balasan