MENGAPA ULAMA DIAM KETIKA BATUBARA DICURI DENGAN IZIN RESMI?


Oleh: Adi Permana

Presiden Prabowo mengungkap angka yang membuat kita semua terdiam: dari 436 miliar dolar keuntungan dagang selama 22 tahun, 343 miliar dolar mengalir keluar negeri. Penyebabnya bukan tambang ilegal, tapi tambang legal yang menjual murah di atas kertas. Istilahnya under-invoicing.

Di Kalimantan Selatan, kita mengenal betul barangnya: batubara dan sawit. Izinnya resmi, IUP-nya lengkap, RKAB-nya disetujui. Di atas kertas tidak ada yang salah. Tapi di Sungai Barito, tongkang tetap hilir mudik membawa 7.000 ton per trip dengan harga yang dilaporkan jauh di bawah harga pasar. Selisihnya parkir di luar negeri. Pajak yang masuk ke negara minim. Lubang bekas tambang menganga.

Inilah yang saya sebut: pencurian dengan izin resmi.

Dan pertanyaan yang mengganjal saya sebagai orang Martapura adalah: kenapa kritik terhadap pencurian model ini sepi, terutama dari kalangan guru agama?

Jawabannya mungkin tidak enak didengar, tapi perlu kita renungkan.

Konon, sebagian kecil dari selisih itu kembali ke Banua, bukan sebagai pajak, bukan sebagai Dana Bagi Hasil, tapi sebagai dana asih untuk sejumlah guru dan tokoh agama. Nilainya 25 juta hingga 50 juta per orang. Momentumnya biasanya menjelang haul besar, seperti Haul Bangil. Tidak semua guru dapat, hanya yang dianggap berpengaruh.

Saya tidak membahas halal-haramnya. Saya hanya ingin membahas efeknya.

Bagi pengusaha, 50 orang dikali 50 juta adalah 2,5 miliar. Itu hanya seharga seperenam tongkang batubara. Murah sekali untuk membeli ketenangan sosial. Karena di Banjar, ada kaidah tak tertulis: jika guru sudah mendoakan, masyarakat akan diam. Jika guru sudah menerima, mengkritik dianggap tidak beradab.

Maka terjadilah rantai sepi. Guru yang menerima menjadi tidak enak hati untuk bersuara. Warga yang melihat gurunya dibantu menjadi sungkan untuk protes soal jalan hancur, debu, dan sungai keruh. Kritik yang tersisa hanyalah bisik-bisik di warung kopi dan status Facebook yang cepat tenggelam.

Inilah yang dalam ilmu politik disebut ekonomi bungkam.

Mungkin ada yang akan menjawab: “Soal kritik dan penindakan itu kan sudah ada LSM, wartawan, polisi, jaksa, hakim. Ulama tugasnya ngaji saja.”

Jawaban itu terdengar benar, tapi cacat logikanya.

Pertama, polisi, jaksa, hakim itu mengurus yang ilegal. Mereka bisa menangkap tambang tanpa izin. Tapi siapa yang mengurus pencurian yang legal tapi zalim? Siapa yang bisa mengatakan “mencuri dengan kuitansi resmi tetap mencuri”? Itu bukan wilayah KUHP, itu wilayah moral. Dan di Banjar, satu-satunya yang didengar soal moral adalah ulama.

Kedua, LSM dan wartawan pun banyak yang sudah masuk dalam rantai yang sama. Realita di lapangan, tidak sedikit yang juga mendapat dana pengaman serupa. Jika benteng pertama sudah bungkam, seharusnya ulama menjadi benteng terakhir. Jika benteng terakhir ini juga bungkam karena 25 juta, lalu siapa lagi yang akan bersuara?

Ketiga, tugas ulama bukan cuma mengaji, tapi hisbah — amar ma’ruf nahi munkar. Dalam Kitab Sabilal Muhtadin, Datu Kalampayan menegaskan ulama adalah pewaris nabi. Nabi tidak hanya mengajar di masjid, tapi juga menegur pedagang yang curang di pasar. Imam Al-Ghazali bahkan berkata: diamnya ulama terhadap kezaliman adalah bagian dari kezaliman itu sendiri.

Keempat, polisi, jaksa, dan hakim itu justru menunggu tekanan moral dari ulama untuk berani bertindak. Selama guru-guru di Martapura diam, tidak akan ada tekanan publik. Begitu satu guru sepuh bersuara “ini zalim”, ribuan jamaah akan ikut bersuara, baru aparat punya keberanian moral untuk menegakkan hukum.

Saya mendapat kisah yang membuat saya merenung lama. Ada seorang guru muda, sebut saja Guru Amat. Awalnya ia tidak masuk daftar penerima. Lalu guru-guru sepuh yang menyayanginya mengusulkan agar ia dimasukkan. Jatahnya pun keluar.

Ketika dana itu mau diserahkan, Guru Amat tidak bisa dikontak. Berjam-jam ditelepon tidak menjawab. Guru-guru sepuh sempat geregetan, menganggapnya tidak hormat kepada yang lebih tua, bahkan sempat terpikir untuk mendobrak pintu rumahnya.

Ternyata, Guru Amat sudah meninggal dunia, tanpa sempat menerima dana itu.

Innalillahi.

Kisah ini adalah teguran untuk kita semua. Mungkin Allah menjaga perut Guru Amat agar tetap bersih. Mungkin rezeki halalnya sudah sempurna, sehingga yang masih syubhat tidak sempat masuk. Dan ini juga teguran agar kita tidak cepat berburuk sangka kepada orang yang tidak mengangkat telepon. Bisa jadi ia sedang berjuang sendiri dalam sakaratul maut.

Lalu apa jalan keluarnya?

Jika memang dana itu ada, mari kita kelola dengan transparan dan untuk kemaslahatan yang jelas. Sampaikan di majelis: “Ini ada titipan dari pengusaha. Agar selamat, kita belikan semen untuk madrasah, beras untuk pondok, kitab untuk santri. Kita doakan pengusahanya agar mau membayar pajak dengan jujur dan mereklamasi lahannya.”

Jika 50 guru bersepakat begitu, 2,5 miliar itu bisa menjadi 10 langgar yang atapnya tidak bocor lagi selama 20 tahun. Pahalanya mengalir, bekasnya ada, dan guru selamat dari syubhat.

Yang lebih penting dari itu, kritik tidak boleh sepi. Mencuri 1 karung batubara tanpa izin ditangkap polisi, mencuri 1 tongkang batubara dengan laporan harga palsu siapa yang menegur kalau bukan guru?

Martapura pernah melahirkan Datu Kalampayan yang berani menegur penguasa. Martapura pernah melahirkan Guru Sekumpul yang berpesan agar menjaga perut dari harta syubhat.

Masa Martapura hari ini hanya akan diam?

ULAMA PEWARIS NABI ATAU ULAMA DUNIA?

Di sudut-sudut warung kopi hingga ruang-ruang diskusi warga di Banua, sebuah pertanyaan lirih namun tajam mulai sering terdengar: ke mana arah kiblat sebagian pemuka agama kita hari ini?

Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa ulama adalah waratsatul anbiya—pewaris para nabi. Namun, mewarisi para nabi tentu bukan sekadar mewarisi sorban, mimbar, atau hafalan kitab. Mewarisi nabi berarti mewarisi keberanian moral dalam menghadapi penyimpangan zaman: mulai dari kesombongan harta ala kaum ‘Ad, kecurangan timbangan ala penduduk Madyan, hingga kezaliman kekuasaan di masa Fir’aun.

Ketika pemuka Quraisy menawarkan tumpukan emas, takhta tertinggi, hingga wanita tercantik agar dakwah dihentikan, Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan tegas: seandainya matahari diletakkan di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya, beliau tidak akan pernah mundur selangkah pun dari jalan kebenaran. Standar kenabian itu jernih dan tak bisa ditawar: kebenaran tidak untuk diperjualbelikan.

Sayangnya, realitas hari ini kerap menghadirkan pemandangan yang kontras. Di tengah masyarakat yang bergulat dengan jalanan rusak akibat angkutan tambang, lubang galian yang menganga, hingga praktik kecurangan ekonomi yang bersembunyi di balik izin resmi, sebagian figur yang disebut “pewaris nabi” justru tampak sibuk dengan ukuran-ukuran duniawi.

Kritik warga di akar rumput tidak muncul dari ruang hampa. Masyarakat menyaksikan—meski tentu tidak semuanya—adanya pergeseran orientasi. Kemuliaan seolah mulai diukur dari seberapa mewah mobil yang terparkir di halaman, seberapa megah bangunan pondok dan majelis yang berdiri, seberapa ribuan jemaah yang hadir, hingga seberapa akrab sang tokoh berswafoto di lingkaran kekuasaan.

Ketika orientasi bergeser pada simbol-simbol kemegahan dan kedekatan dengan pemodal maupun penguasa, lahirlah apa yang disebut sebagai “ekonomi bungkam”. Bantuan materi yang mengalir perlahan mengikat lidah. Rasa sungkan menggantikan keberanian amar ma’ruf nahi munkar. Dakwah pun berubah menjadi panggung yang nyaman dan menghibur, namun tumpul saat berhadapan dengan kezaliman struktural di depan mata. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, itulah ciri ulama su’ (ulama dunia)—mereka yang menjadikan ilmu agama sebagai tangga untuk meraih kemapanan dan pengakuan duniawi.

Padahal, Banua ini tidak pernah kekurangan teladan ulama sejati. Kita masih punya cerita nyata tentang keteguhan prinsip, seperti kisah Sayyid Fuad yang berkali-kali menolak bantuan dari pengusaha tambang meski sedang membangun pondok majelisnya. Beliau lebih memilih jalan peluh: membangun bersama murid-muridnya lewat gotong royong yang penuh keringat dan kesederhanaan.

Mengapa beliau menolak? Karena beliau paham betul bahwa kemerdekaan seorang guru terletak pada perut dan bangunannya yang bersih dari harta syubhat. Dengan tidak berutang budi pada pemodal, suaranya tetap merdeka, doanya tetap jernih, dan marwah dakwahnya tidak tersandera. Sikap inilah yang menyambung sanad moral dengan para pendahulu kita seperti Datu Kalampayan dan Guru Sekumpul yang amat berhati-hati menjaga diri dari syubhat serta kekuasaan.

Pada akhirnya, umat hari ini tidak kekurangan ceramah. Yang dirindukan masyarakat adalah keteladanan. Umat butuh figur pewaris nabi yang berani berdiri di barisan rakyat ketika alam dirusak dan keadilan dipinggirkan—bukan figur yang justru bangga memamerkan kemewahan di tengah penderitaan jemaahnya sendiri.

Sejarah akan selalu mencatat dengan jujur: apakah kita berdiri sebagai pewaris nabi yang menjaga cahaya kebenaran, atau sekadar pemburu dunia yang meminjam jubah agama.


Tinggalkan Balasan