
Oleh: Adi permana
Akhirnya. Setelah 18 tahun dibahas, 18 tahun dikaji, 18 tahun di-RDPU-kan, 18 tahun ditunda, 18 tahun dibikin seminar, 18 tahun jadi janji kampanye, UU Perampasan Aset akhirnya berlaku.
Delapan belas tahun, bro.
Kalau RUU itu anak orang, dia sekarang sudah SMA. Sudah bisa bikin KTP. Sudah bisa ikut pemilu. Sudah bisa jadi anggota DPR, karena syaratnya memang cuma SMA.
Kalau RUU itu anak petani di Aluh-Aluh, dia sudah 18 tahun menanam padi sambil nunggu pupuk subsidi yang harganya naik dari Rp 90 ribu jadi Rp 250 ribu.
Kalau RUU itu perusahaan tambang, dia sudah 18 tahun jual batubara murah ke Singapura, lalu Singapura jual mahal lagi ke kita, dan untungnya parkir cantik di sana.
Tapi namanya juga RUU. Dia bukan anak petani. Dia anak DPR. Jadi jalannya memang agak lambat. Maklum, butuh 397 DIM, 87 kali rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, dan rapat paripurna yang dihadiri 254 orang dari 580 kursi. Itu namanya demokrasi yang khidmat.
Selama 18 tahun itu, apa yang terjadi?
Koruptor sempat kabur. Sempat meninggal. Sempat jadi seleb TikTok. Sempat jadi komisaris. Sempat jadi caleg lagi. Hartanya sempat dijual, sempat dihibahkan ke anak, sempat dititip ke sopir, sempat dititip ke mantan istri, sempat dititip ke kucing.
Tapi tenang. Sekarang UU-nya sudah ada. Sekarang negara bisa merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana. Konsepnya canggih: Non-Conviction Based Forfeiture.
Artinya: Kalau pelaku sudah kabur, meninggal, atau tidak bisa dibuktikan, hartanya tetap bisa dirampas.
Hebat. Kita butuh 18 tahun untuk menemukan ide sederhana ini: kalau malingnya kabur, rampas saja barang curiannya.
Sementara itu, di luar gedung DPR, rakyat sudah lebih dulu menerapkan konsep ini sejak lama. Kalau motor dicuri, rakyat langsung rampas balik. Kalau pupuk ditimbun, rakyat langsung dobrak gudang. Kalau janji tidak ditepati, rakyat langsung tidak pilih lagi.
Rakyat tidak butuh 18 tahun untuk paham soal merampas.
Yang butuh 18 tahun itu adalah yang hartanya berpotensi dirampas.
Maka hari ini kita rayakan. Kita ucapkan terima kasih kepada DPR.
Terima kasih sudah membahas selama 18 tahun.
Terima kasih sudah menunggu sampai semua aset yang mau dirampas sudah aman.
Terima kasih sudah menunggu sampai semua koruptor yang mau dirampas sudah meninggal atau sudah jadi orang baik.
Terima kasih sudah mengesahkan UU ini tepat di saat semua orang sudah hampir lupa kenapa UU ini dibutuhkan.
Dan terima kasih yang paling besar: karena dengan disahkannya UU ini, kita akhirnya tahu bahwa DPR ternyata bisa kerja cepat.
Buktinya? Dari Panja perdana 5 November 2026 sampai disahkan 19 November 2026, cuma 14 hari.
14 hari! Setelah 18 tahun.
Jadi ternyata bukan tidak bisa. Bukan tidak paham. Bukan tidak ada waktu.
Ternyata, kalau mau, bisa.
Pertanyaannya sekarang: selama 18 tahun itu, yang tidak mau itu siapa?
Selamat datang, UU Perampasan Aset. Selamat bekerja. Jangan sampai 18 tahun lagi baru dipakai.







Tinggalkan Balasan