SURAT TERBUKA UNTUK GUBERNUR KALSEL H. MUHIDIN


Kepada Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Assalamualaikum.

Saya Adi Permana, warga Banua, belajar dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab.

Dulu, ketika melihat unta milik Abdullah bin Umar gemuk sendiri di padang Hima milik negara, Umar marah bukan ke rakyat, tapi ke anaknya sendiri. Kata Umar: “Orang akan bilang, beri jalan, itu untanya anak Amirul Mukminin.” Lalu Umar perintahkan: Jual unta itu, ambil modalnya, lebihnya masukkan ke Baitul Mal.

Hari ini, kami melihat padang milik rakyat Banua:

  1. Bank Kalsel adalah BUMD milik rakyat Kalsel. Putri Bapak, Hj. Karmila Muhidin, dilantik Bapak sendiri sebagai Komisaris Non-Independen pada 14 Juli 2025.
  2. RSUD Ulin adalah BLUD kebanggaan kami, rumah sakit rujukan. Di Dewan Pengawasnya tercatat nama Hj. Rahmah Hayati.

Kami tahu, secara prosedur sudah lewat RUPS-LB dan fit & proper OJK. Secara aturan mungkin sah.

Tapi pertanyaan kami seperti pertanyaan Umar: Apakah rakyat Banua masih berani bersaing secara adil ketika penjaga padangnya adalah keluarga penjaga padang itu sendiri?

Pak Gubernur, Bank Kalsel butuh komisaris profesional yang independen dari politik. RSUD Ulin butuh dewas yang mengawasi mutu, bukan yang membuat orang bertanya-tanya.

Kami tidak benci keluarga Bapak. Kami hanya ingin padang Hima Banua tetap subur untuk semua anak Banua, bukan hanya gemuk untuk satu kandang.

Kami minta transparansi:

  • Buka kriteria seleksi komisaris Bank Kalsel dan Dewas RSUD Ulin.
  • Jelaskan mekanisme pencegahan conflict of interest.

Seperti Umar yang menyita untung unta anaknya untuk Baitul Mal, kami harap Bapak bisa tunjukkan keberpihakan yang sama untuk rakyat.

Siapa di Bank Kalsel hari ini yang berani menegur anak Gubernur?

Secara hukum:
UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan nepotisme sebagai perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan keluarga di atas kepentingan rakyat. Pasal 5 ayat 4 melarangnya. Kajian hukum menyebutkan kepala daerah yang mengangkat anak kandung jadi komisaris bank milik daerah sangat berpotensi melanggar UU ini.

Pertanyaan kami:
Kenapa di Kalsel belum ada Perda yang melarang keluarga inti Gubernur/Wagub jadi komisaris/direksi BUMD selama menjabat?

Kalau Mendagri tidak menegur, biarlah rakyat Banua yang menegur lewat tulisan ini. Copot conflict of interest itu, buka seleksi untuk anak-anak Banua lain yang lebih berhak.

Jangan sampai sejarah mencatat Bapak bukan sebagai Gubernur yang membangun, tapi sebagai yang menggemukkan ontanya sendiri.

Hormat kami,
Warga Kalsel yang masih percaya keadilan itu harus terlihat adil.

Wassalam.

Tinggalkan Balasan