
Harga Riil Wajib + Dewan Pengarah Teknokrat + Komisaris BUMN 50% Profesional Mulai 1 Oktober 2026
Negara ini kehilangan Rp48 triliun hanya dalam 6 bulan. Bukan karena bencana alam. Tapi karena kita memberi waktu terlalu lama bagi para pembobol harga ekspor untuk pesta terakhir.
Single window ekspor Danantara baru jalan 1 Januari 2027. Artinya, ada jendela Juli–Desember 2026 di mana Rp266 miliar uang rakyat hilang setiap hari. Celah ini harus ditutup sekarang. Caranya bukan satu, tapi tiga.
Kunci Pertama: Harga Riil Wajib 1 Oktober 2026.
Semua ekspor SDA strategis dilarang keluar pelabuhan kecuali harga invoice minimal 95% dari harga pasar dunia H-1. Patokannya LME, Platts, BMD Malaysia. Bea Cukai tolak otomatis jika di bawah. Tanpa negosiasi. Yang rugi hanya mafia harga fiktif. Pengusaha jujur justru dilindungi.
Kunci Kedua: Dewan Pengarah Cukup Dua, Asal Teknokrat.
Chatib Basri dan Mari Elka Pangestu lebih cocok ketimbang Jokowi dan SBY. Keberadaan mereka sebagai presiden kala dulu seolah jalur landai under invoicing.
Bagi Chatib dan Mari calon unggulan dari saya, maka beri mereka hak veto, akses data Bea Cukai-PPATP real-time, dan kontrak 5 tahun yang tak bisa diganggu. Tugasnya: tiup peluit pada menit pertama, bukan jadi komentator setelah uangnya hilang. Rapat pendek, keputusan nendang, sinyal ke pasar jelas: Danantara bukan alat politik.
Kunci Ketiga: Wajibkan Komisaris BUMN 50% Profesional.
Ini mata rantai yang sering dilupakan. Percuma Direksi Danantara bersih kalau di bawahnya, di Antam, MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, komisarisnya masih 80% titipan politik. Merekalah yang menyetujui RKAB, menyetujui kontrak jual-beli, dan “tidak melihat” ketika harga diekspor mark down.
Karena itu, mulai Oktober 2026, seluruh BUMN di bawah Danantara wajib merombak komisaris: minimal 50% harus profesional independen. Kriterianya ketat: ahli tambang, ahli keuangan, ahli compliance, dengan rekam jejak bersih dan tanpa afiliasi partai. Sisanya boleh dari pemerintah, tapi dilarang rangkap jabatan sebagai tim sukses atau pengurus partai.
Kenapa 50%? Karena angka ini menciptakan blocking vote. Komisaris politik tidak bisa lagi meloloskan kontrak merugikan negara sendirian. Setiap keputusan strategis harus dapat persetujuan komisaris profesional. Inilah yang membedakan Temasek dari 1MDB. Temasek bersih karena komisarisnya profesional. 1MDB jebol karena komisarisnya teman perdana menteri.
KPK, BPKP, dan Kejagung akan selalu lebih lambat dari kejahatan. Maka strategi paling waras adalah membangun sistem yang membuat orang tidak bisa maling. Tiga kunci ini adalah sistem itu.
Risiko politiknya ada. Pasti ada yang teriak “mengganggu”. Padahal yang terganggu hanya ruang gerak mafia. Investor sejati justru masuk karena aturannya transparan dan pengawasnya kredibel.
Presiden Prabowo punya momentum: Danantara sebagai sovereign wealth fund pertama yang memegang kunci ekspor. Momentum itu akan basi jika dipakai hanya untuk gunting pita 1 Januari 2027, sementara 6 bulan sebelumnya kita sengaja menutup mata.
Terbitkan Perpres Emergency Export Pricing minggu ini. Tunjuk Dewan Pengarah Teknokrat bulan ini. Rombak Komisaris BUMN menjadi 50% profesional sebelum 1 Oktober 2026.
Kekayaan alam adalah milik anak cucu kita. Menjaganya butuh gembok tiga lapis, dan kuncinya harus diputar sekarang.
Harga riil, wasit teknokrat, komisaris profesional hari ini — atau kebocoran selamanya.








Tinggalkan komentar