
Oleh: Rakyat
Ada satu kata yang paling pas menggambarkan 30 tahun pengelolaan SDA kita: OBRAL.
Bukan dikelola. Bukan dijaga. Tapi diobral.
BAB 1: ERA OBRAL HARGA – “9 NAGA”
Dimulai sejak Megawati sampai SBY. Alasannya klasik: “butuh investasi, butuh devisa”.
Maka datanglah “9 Naga”.
Ciri-cirinya: jas mahal, kantor di SCBD, rapat pakai bahasa Inggris, bayar pajak pakai konsultan luar.
Modus Obralnya:
- Obral Harga – Gali batubara di Kalimantan. Jual ke perusahaan afiliasi di Singapura dengan harga diskon. Terus dijual lagi ke negara tujuan dengan harga normal. Negara cuma dapat royalti dari harga diskon.
- Obral Tonase – Kapal 50.000 ton ditulis 30.000 ton. 20.000 ton nya jadi “batubara hantu”. Pajaknya hilang di laut.
- Obral Izin – IUP dibagi. Yang dekat dapat gunung. Yang jauh dapat gigit jari.
Hasilnya? Mereka jadi konglomerat. Negara tetangga jadi pusat keuangan. Kita dapat lubang, debu, dan banjir.
BAB 2: ERA OBRAL SIMBOL – “9 HAJI”
Masuk era reformasi jilid 2. Narasinya berubah: “Kita harus berdaulat! Cukup diatur luar negeri!”
Lalu terjadilah metamorfosis.
“9 Naga” diminta minggir. Kursinya diisi “9 Haji”.
Ciri-cirinya beda: kopiah, sorban, foto bareng ulama, ngomong “barokah” di tiap konferensi pers.
Tapi modus obralnya sama persis:
- Obral Harga Masih Jalan – Kantor trading tetap di luar negeri. Tetap jadi “kasir” buat jual batubara hasil tambang nasional.
- Obral Izin Ganti Baju – IUP yang dicabut dari “9 Naga” atas nama rakyat, diberikan ke Koperasi/BUMD. Ketua koperasinya siapa? Orang dekat pejabat. Modalnya dari mana? Pinjam ke perusahaan “9 Naga” yang lama.
- Obral Kedaulatan – Kita bangga punya smelter. Tapi dananya pinjam dari bank luar. Hasil smelternya dijual lewat trader di luar negeri.
Ini bukan nasionalisasi. Ini franchise oligarki. Ganti merek, tapi pemilik waralabanya sama.
BAB 3: OBRAL MASA DEPAN
Yang paling sakit bukan obral harga. Tapi obral masa depan.
Hutan di Kalimantan habis. Sungai jadi hitam. Anak2 ispa.
Semua itu ditukar dengan:
Jalan 2 km, Masjid 1, Beasiswa 10 orang, dan spanduk ucapan terima kasih.
Selama 30 tahun, dari Megawati ke SBY ke era sekarang, polanya tidak pernah berubah:
Yang gali rakyat. Yang kaya segelintir. Yang nanggung anak cucu.
Data BI bilang: kreditur terbesar utang swasta kita itu Singapura, AS, China.
Data ICIJ bilang: orang terkaya RI punya ratusan perusahaan di tax haven.
BPK bilang: kebocoran SDA ratusan triliun.
Tapi sandiwara terus berjalan.
PENUTUP: KITA BUTUH STOP OBRAL, BUKAN GANTI KASIR
Sekarang ada konsep “Ekspor 1 Pintu via BUMN Negara”. Ini benar.
Ini satu-satunya cara memotong rantai. Biar kasirnya pindah ke Jakarta.
Tapi kita sudah terlalu sering kecewa.
Karena “1 Pintu” juga bisa jadi “1 Pintu Maling” baru.
Maka tuntutannya cuma 1: TRANSPARAN TOTAL.
- Harga jual hari ini berapa? Buka.
- Buyernya siapa? Buka.
- Keuntungan larinya kemana? Buka.
- Royalti buat daerah berapa? Buka.
Jika tidak, maka 10 tahun lagi kita akan menulis tulisan yang sama.
Dengan judul baru: “Dari 9 Haji ke 9 Kiai”
CUKUP!
Tanah ini bukan barang diskon.
SDA ini bukan obralan.
Anak cucu kita bukan tumbal.
Hentikan Obral. Kembalikan Kedaulatan.
Ttd,
Yang tanahnya dikeruk tapi sekolahnya masih bocor








Tinggalkan komentar