23 TAHUN SETELAH GUS DUR: KAPAN NEGARA BERHENTI DIJADIKAN PT?
Oleh: Adi Permana
Dua puluh tiga tahun lebih tiga bulan.
Itu jarak antara lengsernya Abdurrahman Wahid, 23 Juli 2001, dengan dilantiknya Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024.
Dua puluh tiga tahun bukan waktu sebentar. Cukup untuk satu generasi lahir, sekolah, dan bekerja.
Sayangnya, satu generasi itu juga cukup untuk membuktikan satu hal:
Ketika presiden yang berani melawan oligarki disingkirkan, maka oligarki yang akan menguasai negara.
1. PELAJARAN DARI KEJATUHAN
Gus Dur jatuh bukan karena korupsi. Bukan karena gagal membangun.
Ia jatuh karena tiga hal: terlalu jujur, terlalu cepat, dan terlalu sendirian.
Ia mau mengaudit BLBI. Ia mau mengevaluasi kontrak karya asing. Ia mau menghapus dwifungsi ABRI.
Ia menolak menjadi “makelar negara”.
Akibatnya, ia dimusuhi oleh tiga kekuatan sekaligus: partai politik, militer, dan konglomerat.
Hasilnya kita rasakan 23 tahun kemudian. Konsesi tambang diobral. Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.
Partai politik berubah menjadi mesin ATM. Negara berubah fungsi: dari pelayan rakyat menjadi pelayan pemodal.
2. UJIAN BAGI PEMERINTAHAN SEKARANG
Hari ini kita punya presiden baru. Gayanya berbeda. Strateginya berbeda.
Tidak frontal. Membangun koalisi gemuk. Menguasai logistik APBN. Menjanjikan hilirisasi dan program kerakyatan.
Ini bisa kita pahami. Melawan mafia butuh logistik kuat.
Melawan sistem butuh waktu dan dukungan politik.
“Kalau terlalu cepat seperti Gus Dur, bisa-bisa jatuh lagi” – begitu logika yang dipakai.
Tapi rakyat berhak bertanya: Bertahan lama untuk apa?
Bertahan lama untuk membereskan negara, atau bertahan lama untuk mengakomodasi kepentingan yang sama yang dulu menjegal Gus Dur?
Ukurannya sederhana:
- Keberanian Hukum: Berani tidak menyeret “raksasa” ke meja hijau, bukan hanya “teri”?
- Keberpihakan Anggaran: APBN dan Danantara untuk rakyat kecil atau untuk proyek mercusuar dan elite?
- Keberpihakan Kebijakan: Izin tambang, sawit, PSN untuk siapa? Untuk konglomerat lama atau untuk koperasi dan rakyat?
3. TUGAS KITA
Sejarah tidak boleh berulang. 23 tahun penderitaan sudah cukup mahal.
Jika pemerintahan sekarang memang serius ingin melawan mafia, maka kami – pers dan rakyat – akan berdiri di belakang. Akan mengawal.
Tapi jika yang terjadi justru “mafia berganti wajah”, maka kami juga yang pertama akan bersuara.
Karena demokrasi bukan soal siapa yang berkuasa paling lama.
Demokrasi adalah soal siapa yang paling berani membela rakyat, meski risikonya besar.
Gus Dur kalah secara kursi, tapi menang secara moral.
Semoga 5 tahun ke depan, kita tidak hanya mendapat pemimpin yang “menang secara kursi”, tapi juga “menang karena membela rakyat”.
Cukup sudah dua dekade kita dijadikan penonton di negeri sendiri.
Martapura, 28 Juli 2026
AP Tour 
Tinggalkan komentar