Mantan Wapres JK Mungkin Sedang Lali

Oleh: Warga Biasa


Jusuf Kalla kembali bicara. Lantang. Seperti biasa.

Di GIHES 2026 kemarin, beliau menghantam sistem pendidikan kita: “1 juta sarjana lahir tiap tahun. 3 juta nganggur. Tangannya tidak kontak dengan otaknya. Butuh tindakan, bukan banyak pembicaraan.”

Kita tepuk tangan. Benar semua.

Tapi ada yang ganjel di dada. Karena orang yang sama ini, 20 tahun lalu, duduk di kursi nomor 2 republik. Berdampingan dengan SBY. Di masa itulah, tanpa sadar atau sengaja, kita ikut menanam bom waktu bernama: Honorer Tanpa Tes.

1. KRITIKNYA TEPAT SASARAN. TAPI LUPA CERMIN.

JK benar. Kampus kita pabrik ijazah. Lulusan pinter teori, nol skill. Negara nggak bisa tampung semua jadi PNS. Harusnya jadi juragan.

Tapi Pak JK, 2004-2009 itu era “ledakan honorer”.
Di saat Bapak bilang “jangan semua jadi PNS”, di daerah-daerah justru terjadi sebaliknya: “Ayo semua masuk jadi honorer. Nanti saya SK-kan. Nanti saya angkat.”

Tes CAT belum ada. Yang ada “tes kedekatan”. S1 Pertanian jadi operator. SMA jadi guru. Yang penting “anaknya tim sukses”.
Hasilnya? 1,7 juta orang numpuk. Gajinya dari APBD. Kerjanya? Banyak yang “main catur, nongkrong warung kopi, bingung jobdesk-nya apa”.

Jadi wajar kalau sekarang ada sarjana nganggur. Karena 20 tahun lalu kita sudah keburu mengisi kantor-kantor dengan orang yang masuknya bukan karena kompetensi.

2. PONDASI RAPUH YANG KITA WARISI

Kerusakan itu sistematis Pak JK.

Pertama, merusak meritokrasi.
Dulu orang bangga jadi PNS karena lulus tes. Sekarang orang curiga: “Dia masuk karena siapa?” Kepercayaan publik ke ASN runtuh dari situ.

Kedua, merusak penempatan sesuai keahlian.
Sistem kepegawaian jadi tempat penitipan. Bukan penempatan. Akibatnya sampai 2026 ini, 55% ASN masih ditempatkan tidak sesuai ijazah. Mau disuruh inovasi gimana? Wong ilmunya nggak dipake.

Ketiga, melahirkan mental “balik modal”.
Banyak kepala daerah waktu itu habis 5M buat pilkada. Cara balikinnya? Jual jabatan. Jual SK honorer.
Maka lahirlah generasi ASN yang sejak awal sudah berpikir: “Saya harus kaya. Saya harus terhormat. Saya harus balik modal.” Mengabdi jadi nomor sekian.

Dan mental itu nular. Orang jujur masuk, 2 tahun kemudian ikut “main”. Karena kalau tidak, dia yang tersingkir.

3. BEBANNYA BUKAN 5 TAHUN. TAPI 30 TAHUN.

Pak JK bilang “butuh tindakan”. Betul.
Tapi tindakan untuk membereskan “dosa” 2004-2009 ini butuh waktu 1 generasi.

Bayangkan:

  • Beban Uang: Kita harus gaji 1,7 juta PPPK sampai mereka pensiun. Anggarannya Rp 87 Triliun/tahun. Uang itu bisa buat bangun 10.000 SMK.
  • Beban Kualitas: Mau reformasi birokrasi? Susah. Yang di dalam banyak yang “tidak kompeten tapi tidak bisa dipecat”. Yang di luar, sarjana baru, nggak dapat tempat.
  • Beban Moral: Anak muda sekarang lihat seniornya. “Oh jadi PNS itu gitu toh”. Akhirnya ikut-ikutan.

Semua ini tidak akan selesai di era Jokowi. Tidak akan selesai di era Prabowo. Mungkin baru selesai 2045.

4. JADI, APA YANG MAU KITA LAKUKAN PAK JK?

Kami setuju dengan “Head, Heart, Hand”.
Tapi ijinkan kami bertanya: Bagaimana dengan “Head, Heart, Hand” nya sistem rekrutmen kita 20 tahun lalu?

Kalau Bapak hari ini jadi “guru” yang mengkritik murid, maka 20 tahun lalu Bapak adalah “kepala sekolah” yang membiarkan ruang kelasnya bocor.

Kami tidak minta Bapak minta maaf di depan umum. Itu tidak penting.
Yang kami minta: konsistensi.

Kritik sarjana, silakan. Tapi sekalian kritik juga sistem yang dulu membesarkan “ASN instan”.
Dorong kampus berubah, silakan. Tapi sekalian dorong juga pemerintah daerah untuk berhenti menjadikan ASN sebagai “alat politik”.

Jangan sampai kita punya 2 standar:
Ke anak muda kita bilang “Kerja keras, jangan manja”.
Ke sistem lama kita bilang “Ya sudah, sudah terlanjur”.


Penutup

Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan sistem yang jujur.

JK hari ini benar. Tapi JK 20 tahun lalu juga bagian dari sistem yang salah.

Dan selama kita belum berani mengakui itu, maka kritik “pengangguran sarjana” akan selalu terdengar seperti:
Orang yang ikut menyalakan api, lalu berteriak “tolong padamkan”.

Negara ini butuh lebih banyak tindakan. Dan tindakan pertama adalah: jujur pada sejarah kita sendiri.

Klaten, 8 September 2026


Tinggalkan komentar