BERHENTI JADI NEGARA PENGEMIS

---

Oleh: Adi Permana

Selama 81 tahun kita salah urus negara.

Logika kita begini: “Negara punya tambang, laut, hutan, 280 juta rakyat. Tapi tiap APBN defisit, solusinya: rakyat suruh bayar lebih mahal.”

PPN 10% jadi 11% kemudian 12%. PPh dipotong duluan. Cukai rokok, gula, plastik naik. Hasilnya? 2026 kita tetap defisit Rp 689 Triliun.

Ini bukan negara. Ini rentenir. Ini saatnya kita ganti haluan total. Lewat “Konsep Negara Sejahtera 2030”

I. PEMBONGKARAN: 3 KEBOHONGAN APBN SAAT INI

Kebohongan 1: “Kita kurang pendapatan”
Bohong. 2025 kekayaan SDA kita ditaksir Rp 18.000 Triliun. BUMN punya aset Rp 9.800 Triliun. Data 280 juta jiwa nilainya Rp 2.000 Triliun.
Masalahnya bukan kurang. Masalahnya: semua itu nggak menghasilkan untuk negara.

Kebohongan 2: “Pajak untuk keadilan”
Bohong. 62% penerima PPN adalah kelas menengah-bawah. Orang kaya belanja di luar negeri, bayar pajak di Singapura. UMKM bayar PPh padahal baru rugi.
Ini pajak kezaliman.

Kebohongan 3: “Subsidi buat rakyat”
Bohong. Rp 387 Triliun subsidi BBM 2025. 70% dinikmati mobil pribadi dan industri. Nelayan di Klaten tetap antri.
Itu bukan subsidi. Itu kebocoran.

II. SOLUSI: “NEGARA SEJAHTERA 2030” – 10 MESIN UANG BARU

Prinsipnya 1: “Negara jadi konglomerat. Rakyat dibebaskan dari pajak”

Target: Pendapatan Rp 3.280 T. Belanja Rp 3.280 T. BEP 2030

PILAR 1: DARI ASET NEGARA – Rp 2.110 T

Ini warisan nenek moyang. Harus 100% untuk anak cucu.

1. Dividen BUMN 100% – Rp 1.400 T
   Gabungkan ke Danantara. Target laba Rp 2.000 T. Semua masuk kas. Contoh: Temasek Singapura labanya buat gaji guru dan RS.
2. Dividen SDA 51% – Rp 510 T
   Jalankan Pasal 33 UUD 1945. Negara wajib kuasai 51% Freeport, Blok Mahakam, kebun sawit. Bukan bagi hasil 3%. Tapi jadi pemilik.
3. Dividen Laut 51% – Rp 100 T
   500 kapal tangkap milik negara. Hentikan pencurian ikan. 1 kapal untung Rp 200 M.
4. Dividen Data 51% – Rp 150 T
   Data BPJS, Dukcapil, Jalan Tol adalah “minyak baru”. Sewa ke Gojek, Shopee, Bank. 1 data Rp 5.000.

PILAR 2: DARI ORANG KAYA & PERUSAHAAN – Rp 800 T

Adil. Yang punya banyak, bayar banyak.

5. Pajak Kekayaan 2,5% – Rp 500 T
   Untuk 10 juta KK dengan aset >Rp 1 Miliar. Rumah ke-2, saham, deposito. Wajar. Di Swiss 1%, di Norwegia 0,85%.
6. Pajak Perusahaan 2,5% dari LABA – Rp 300 T
   Bukan dari omzet. UMKM laba 200 juta, bayar cuma 5 juta. Sekarang bisa 25 juta.

PILAR 3: DARI EKONOMI ABAD 21 – Rp 370 T

Ini tambang yang belum kita garap.

7. Pajak Karbon – Rp 120 T
   PLTU batubara bayar Rp 450 ribu per ton CO2. Uangnya untuk tanam mangrove. Jerman dapat 300 T/tahun dari ini.
8. Pajak Spekulasi 0,1% – Rp 80 T
   Trader saham harian, kripto. Investor 5 tahun bebas. Ini buat redam judi.
9. Royalti Digital 2% – Rp 40 T
   Netflix, Tiktok, Google cari duit dari 280 juta orang Indonesia. Wajib setor.
10. Dividen Pariwisata, Digital, Sampah, Frekuensi – Rp 130 T
    Negara pegang 51% hotel bintang 5, bandara. Pajak 0,5% transaksi e-commerce. PLTSa dari sampah. Sewa orbit satelit.

III. BELANJA UNTUK APA? HANYA 3 HAL

Dengan uang Rp 3.280 T, kita hapus pemborosan.

1. MANUSIA – Rp 1.993 T
   Gaji Aparatur Rp 1.093 T. Naikkan gaji guru, dokter, TNI.
   Sekolah SD-S1 Gratis. RS + Obat Gratis. Makan Siang Gratis. Total Rp 900 T.
   Ini investasi, bukan beban.
2. BAYAR UTANG – Rp 700 T
   Cicil agresif. Target 2045 bebas utang.
3. DAERAH + INFRA – Rp 587 T
   Rp 2 Miliar per desa. Fokus jalan, air, internet.

Subsidi BBM, Listrik, Pupuk: Rp 0. Hapus. Ganti dengan gaji naik dan harga wajar.

IV. SANGGAHAN & JAWABAN

“Orang kaya akan kabur”
Jawab: Kasih kemudahan usaha. Tapi kalau aset di Indonesia, wajib bayar di Indonesia. Norwegia bisa, masa kita tidak.

“BUMN pasti korupsi”
Jawab: Danantara diawasi live. Laporan keuangan dibuka tiap bulan. Direksi gaji besar tapi penjara juga besar kalau maling.

“2026-2029 akan berat”
Betul. Ini masa “puasa”. Tapi 2030 kita panen. Pilih: sakit 4 tahun, atau sakit 40 tahun?

PENUTUP: PILIHAN SEJARAH

Saudara-saudara, Norway punya minyak. Rakyatnya sejahtera.
Singapura nggak punya apa-apa. Tapi negaranya jadi investor.
Indonesia punya semuanya. Tapi rakyatnya masih bayar pajak.

Cukup.

“Konsep Negara Sejahtera” bukan janji. Ini matematika + keberanian.
Tahun 2030: Tidak ada PPN. Tidak ada PPh karyawan. Sekolah dan RS gratis.

Pilihannya: Lanjut jadi negara pengemis,
Atau berani jadi NEGARA SEJAHTERA 2030

Negara Jadi Konglomerat. Rakyat Bebas Pajak. Merdeka!

---