
MARTAPURA – Belum tersedianya saluran drainase di sekitar tempat tinggal seorang warga Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, menjadi persoalan yang dikeluhkan karena air hujan deras disebut kerap masuk hingga ke halaman dan rumah. Warga tersebut mengaku telah menyampaikan keluhan melalui RT sejak sekitar lima tahun terakhir. Menanggapi hal itu, pemerintah desa berencana meninjau kondisi lapangan sebelum mengusulkan pembangunan drainase kepada dinas terkait.
Pembakal Sungai Sipai, Jasri, S.Sos., M.AP., menjelaskan bahwa lokasi yang dikeluhkan berada di ruas jalan kabupaten. Dengan status tersebut, pembangunan drainase menjadi kewenangan instansi terkait sehingga pemerintah desa perlu berkoordinasi untuk menindaklanjutinya.
Jasri mengatakan, pihak desa akan terlebih dahulu melihat kondisi di lapangan untuk mengetahui kebutuhan pembangunan, termasuk menghitung panjang maupun kebutuhan drainase sebelum menyusun proposal pengajuan.
“Dengan adanya laporan ini, kami akan membuat proposal untuk disampaikan kepada dinas terkait supaya bisa dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujarnya saat ditemui di Kantor Desa Sungai Sipai, Kamis (5/11/2026).

Ia menyebut, hingga saat ini Pemdes Sungai Sipai belum mengajukan proposal khusus pembangunan drainase di kawasan yang dimaksud. Sementara enam proposal yang pernah diajukan melalui Kepala Lingkungan I pada 2025 merupakan usulan pembangunan jalan di enam RT, bukan pembangunan saluran drainase.
Dari enam usulan pembangunan jalan tersebut, Jasri menyebut lima di antaranya telah direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Karena itu, pengajuan drainase di lokasi yang kini dikeluhkan masih memerlukan peninjauan dan penyusunan usulan tersendiri.
Mengenai kemungkinan waktu pelaksanaan, Jasri mengatakan realisasinya bergantung pada ketersediaan anggaran dari dinas terkait. Apabila anggaran tersedia, pembangunan diharapkan dapat segera dilaksanakan. Namun, jika belum memungkinkan, pengusulan kemungkinan diarahkan pada anggaran 2027.
“Kalau seumpamanya ada, insyaallah secepatnya dilaksanakan. Tapi kalau misalnya belum ada, mungkin di anggaran 2027,” jelasnya.
Terkait keterangan warga yang menyebut keluhan telah disampaikan melalui RT selama sekitar lima tahun, Jasri mengatakan pihak desa belum menerima penyampaian secara langsung mengenai persoalan tersebut. Ia juga belum mengetahui apakah keluhan itu telah diteruskan oleh RT sebelumnya maupun RT yang sekarang.
Dengan demikian, tindak lanjut pembangunan drainase masih menunggu peninjauan kondisi lapangan dan proses pengajuan kepada dinas yang berwenang. Adapun waktu realisasinya belum dapat dipastikan karena bergantung pada ketersediaan anggaran.(zr)







Tinggalkan Balasan