
Oleh: Adi Permana, Martapura
Kasus PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Nabire yang baru ditertibkan Satgas PKH Oktober 2026 ini memberi pelajaran mahal untuk Tanah Bumbu.
PT KEL punya IUP Emas SK 112/IUP-OP-EMAS/2020. Tapi karena menambang 275,36 ha tanpa PPKH (170,44 ha di dalam WIUP + 105,45 ha di luar WIUP), apa yang terjadi?
- Lahan 275 ha diambil alih negara
- IUP dicabut via SK Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 20261012-01-0001 tanggal 12 Oktober 2026
- Dasar: Pasal 119 huruf a UU No.4/2009 — IUP dapat dicabut jika melanggar ketentuan
- Pelaksanaan: Perpres No.5/2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dipimpin langsung Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI.
Logika hukumnya jelas: IUP tidak menghapus kewajiban PPKH. Menambang di kawasan hutan tanpa PPKH = tambang ilegal, meski IUP-nya ada.
Sekarang lihat Tanah Bumbu.
Dinas Kehutanan Kalsel sendiri sudah mengeluarkan Peta Resmi 29 Oktober 2026 (Surat No. 500.4.3.11/2798 dan 2799/Dishut/2026) atas laporan LSM MATRAS soal 318 Ha:
- Total areal yang dilaporkan: 317,78 Ha di Satui Barat & Sekapuk
- Status: 311,30 Ha HP (Hutan Produksi) + 6,48 Ha APL
- PPKH tercatat milik BIB: Hanya 107,37 Ha (SK 1629/2024)
- Sisa tanpa PPKH: 210,41 Ha
Ini bukan lagi dugaan LSM. Ini data Dishut Kalsel.
Ditambah LKP3M Kalsel juga menyoroti hal yang sama — artinya ada dua lembaga publik yang melihat ada irisan kawasan hutan tanpa izin.
Jika memakai preseden PT KEL:
- Unsur sama: Keduanya punya IUP, keduanya beroperasi di kawasan hutan tanpa PPKH yang cukup.
- Luas mirip: 275 Ha di Nabire vs 210 Ha di Satui. Bahkan kasus Nabire 105 Ha-nya di luar WIUP, lebih berat, tapi tetap dicabut. Kasus Satui 210 Ha di dalam HP tanpa PPKH.
- Sanksi sama: Pasal 119 UU Minerba memungkinkan pencabutan IUP.
Apakah BIB bisa dicabut? Secara yuridis, bisa saja — jika Satgas PKH menerapkan standar yang sama seperti di Nabire.
Perbedaannya: PT KEL sudah dieksekusi Satgas PKH karena masuk kawasan hutan. PT BIB masih dalam tahap verifikasi Dishut. Tapi dengan peta resmi 210,41 Ha tanpa PPKH ini, pintu untuk Satgas PKH turun ke Tanah Bumbu sudah terbuka.
Inilah yang disebut yurisprudensi penertiban: keadilan tidak boleh tebang pilih — 275 Ha di Papua dicabut, 210 Ha di Kalsel harus diuji dengan standar yang sama.
DAFTAR PUSTAKA REGULASI:
- Perpres No.5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
- UU No.4 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba, Pasal 119 huruf a
- SK Menteri Kehutanan No. SK.435/Menhut-II/2009 jo SK.1240/2023 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Kalsel
- Permenhut No.P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Surat Dishut Kalsel No.500.4.3.11/2798-2799/Dishut/2026 tgl 29 Okt 2026
- SK Menteri Investasi/Kepala BKPM No.20261012-01-0001 tgl 12 Okt 2026 (Pencabutan IUP PT KEL)







Tinggalkan Balasan