
MARTAPURA – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar mengevaluasi standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Kegiatan yang menjadi wadah penjaringan masukan untuk penyempurnaan layanan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Rabu (11/11/2026).
Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr. Hj. Erny Wahdini, mengatakan forum konsultasi publik dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun, yakni pada awal dan akhir tahun. Kegiatan tersebut menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki maupun disempurnakan.
Menurut Erny, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.
“Melalui forum ini, kami menyampaikan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan disempurnakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap usulan yang masuk dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang,” ujarnya.
Untuk memperoleh masukan yang beragam, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar melibatkan sejumlah unsur dalam forum tersebut. Di antaranya tokoh masyarakat, perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, media dan wartawan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pilar-pilar sosial, hingga masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
Erny menjelaskan, pelibatan masyarakat yang menggunakan layanan secara langsung diperlukan agar evaluasi tidak hanya berdasarkan sudut pandang penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan penerima layanan.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Maulana Achmadi, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik berfungsi menjembatani harapan masyarakat dengan kapasitas pelayanan yang dimiliki instansi pemerintah.
Menurutnya, melalui forum tersebut, penyelenggara pelayanan dan masyarakat dapat menyelaraskan harapan, kemampuan, serta standar layanan yang disepakati bersama. Dengan demikian, standar pelayanan yang ditetapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan publik sekaligus kemampuan instansi dalam memenuhinya.
Maulana juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman pada 2025, Dinsos Kabupaten Banjar memperoleh hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dengan kategori sangat baik dan menjadi yang terbaik di antara seluruh lokus penilaian di Kabupaten Banjar.
Adapun hasil penilaian untuk tahun 2026 dijadwalkan diumumkan pada akhir Desember 2026 atau awal 2027.
Melalui forum ini, berbagai masukan dan catatan yang dihimpun diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar sebagai bahan pembenahan standar pelayanan. Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat kualitas pelayanan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan keluarga berencana bagi masyarakat.(zr)







Tinggalkan Balasan