,

PT KEL di Papua Dicabut Izin Karena Tambang Tanpa PPKH, MATRAS Soroti Temuan Kawasan Hutan PT BIB di Tanah Bumbu


TANBU – Pencabutan IUP PT Kristalin Ekalestari (PT KEL) di Nabire, Papua Tengah, karena tambang tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) jadi sorotan MATRAS. Ketua MATRAS Taufik Irwansyah menilai ini relevan dengan laporan mereka soal PT Borneo Indobara (PT BIB) di Tanah Bumbu yang sudah dilaporkan ke Kabareskrim Polri.

Pemerintah resmi mencabut IUP Operasi Produksi PT KEL lewat Keputusan No 20261012-01-0001 tanggal 12 Oktober 2026, menindaklanjuti rekomendasi Satgas PKH dan Kementerian ESDM.

Hasil verifikasi Satgas PKH: PT KEL melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa PPKH seluas 275,9025 hektare — terdiri 170,4459 ha di dalam WIUP dan 105,4566 ha di luar WIUP. Seluruh WIUP 3.500 ha dikembalikan ke negara.

“Kasus PT KEL jadi contoh bahwa IUP tidak otomatis memberi hak menambang di kawasan hutan tanpa PPKH. Prinsip ini harus konsisten di daerah lain,” ujar Taufik.

Temuan Dishut Kalsel: 203,93 Ha di Luar PPKH BIB 2024

MATRAS menerima dua surat resmi Dishut Kalsel tanggal 29 Oktober 2026 sebagai jawaban Dumas No 002 dan 003/SKU/LSM-MATRAS/IX/2026.

1. Surat 500.4.3.11/2798/Dishut/2026 – Desa Sebamban Lama:
Hasil analisis spasial 18,39 ha:

  • 0,99 ha Hutan Produksi (HP)
  • 17,40 ha Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
    Semua berada dalam PBPH PT Hutan Rindang Banua (HRB) SK No 72/MENLHK/SETJENHPL/2021.
    Temuan penting: 17,40 ha di luar batas IUP PT BIB, tapi di dalam PBPH PT HRB. MATRAS mempertanyakan dasar hukum penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas penunjang tambang di luar IUP.

2. Surat 500.4.3.11/2799/Dishut/2026 – Desa Satui Barat & Sekapuk, Kec. Satui:
Total telaahan 317,78 ha:

  • 311,30 ha HP
  • 6,48 ha APL
    Dari situ, hanya 107,37 ha yang teridentifikasi masuk PPKH PT BIB No 1629 Tahun 2024.
    Artinya: 203,93 ha kawasan Hutan Produksi berada di luar poligon PPKH BIB 2024.

Pertanyaan MATRAS: Dumas No 003 soal dugaan tambang 2010-2017. Apakah saat itu sudah ada IPPKH? Penerbitan PPKH 2024 tidak menjawab status perizinan di periode yang dilaporkan. Riwayat IPPKH/PPKH lama harus ditelusuri.

MATRAS juga minta peran PT HRB sebagai pemegang PBPH dibuka: Apakah penggunaan areal itu atas persetujuan, perjanjian kerja sama, pemberian akses? Apakah HRB tahu, dapat manfaat ekonomi, dan menjalankan kewajiban perlindungan kawasan hutan?

MATRAS Dorong Penegakan Konsisten

Taufik menegaskan, kasus PT KEL sudah diverifikasi Satgas PKH, sedangkan PT BIB masih butuh pemeriksaan lanjut. Namun hasil analisis spasial Dishut Kalsel patut jadi dasar pendalaman.

“Jika pemerintah bisa menindak temuan tanpa PPKH di Papua, maka dugaan tanpa PPKH di Tanah Bumbu juga harus diperiksa serius. Jangan sampai penegakan berbeda hanya karena lokasi dan perusahaan berbeda,” tegasnya. (adi permana)


Tinggalkan Balasan