Komisi I DPRD Banjar Soroti 9 Jabatan Kepala Dinas Masih Diisi Plt, Desak BKPSDM Segera Lakukan Pengisian

MARTAPURA – Komisi I DPRD Kabupaten Banjar menyoroti banyaknya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Pemkab Banjar yang masih diisi Pelaksana Tugas (Plt).

Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amir, menyebut sedikitnya ada 9 jabatan eselon II yang hingga kini belum diisi pejabat definitif. Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat dengan BKPSDM Kabupaten Banjar.

“Beberapa waktu yang lalu, Komisi I telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan BKPSDM Kab. Banjar. Beberapa hal yang menjadi sorotan, salah satunya adalah masih banyak Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijabat Plt. Kalau tidak salah ada 9,” ujar Amir, Jumat (20/6/2026).

Amir menegaskan, kekosongan pejabat definitif tidak hanya terjadi di level eselon II. Jabatan pengawas dan administrator atau eselon III dan IV di banyak SKPD lingkup Kabupaten Banjar juga masih diisi Plt.

Atas kondisi tersebut, Komisi I secara tegas meminta BKPSDM Kabupaten Banjar segera melakukan pengisian jabatan melalui mekanisme yang berlaku.

“Bahwa BKPSDM segera melakukan pengisian jabatan tersebut melalui proses meritokrasi yang berintegritas dan akuntabel. Sehingga pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut dapat bekerja dengan kompetensi yang baik dan melayani,” tegasnya.

Amir menambahkan, akselerasi pengisian jabatan struktural mendesak dilakukan agar roda pemerintahan berjalan optimal. “Pengisian jabatan pejabat struktural di lingkup SKPD Kabupaten Banjar perlu akselerasi agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan maksimal dan optimal,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM Kabupaten Banjar belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut.

Kondisi banyaknya jabatan diisi Plt dikhawatirkan berdampak pada lambatnya pelayanan publik. Sesuai Permendagri 73/2016, Plt memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis, seperti melakukan mutasi pegawai atau menandatangani kontrak proyek besar.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah dinas yang saat ini masih dipimpin Plt antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.