MARTAPURA – Persoalan yang telah lama diperjuangkan masyarakat Rantau Bakula kembali dibawa ke Pemerintah Kabupaten Banjar. Melalui aksi solidaritas, Aliansi Masyarakat Rantau Bakula mendatangi halaman Kantor Bupati Banjar untuk menyampaikan aspirasi dan meminta bertemu langsung dengan Bupati Banjar, Rabu (16/9/2026).
Koordinator Aliansi Masyarakat Rantau Bakula, Mariadi, mengatakan perjuangan masyarakat terkait persoalan yang mereka kaitkan dengan aktivitas pertambangan PT MMI telah berlangsung sekitar 18 tahun. Berbagai upaya telah dilakukan dengan menyampaikan persoalan kepada sejumlah lembaga pemerintah.
“Sudah 18 tahun kami memperjuangkan ini,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, masyarakat membawa 10 tuntutan yang berkaitan dengan penanganan dampak pertambangan dan tindak lanjut pemerintah. Di antaranya meminta pelaksanaan rekomendasi KPAI, pemenuhan permintaan informasi dan dokumen dari Komnas HAM serta Kementerian Kesehatan, penyediaan air bersih hingga adanya solusi permanen, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta pembentukan tim terpadu.
Warga juga meminta aktivitas pertambangan dihentikan sementara hingga terdapat keputusan dan kejelasan mengenai penyelesaian persoalan yang mereka sampaikan.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mengatakan pemerintah perlu membuka kembali persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memeriksa kondisi di lapangan dan menelusuri berbagai laporan yang telah disampaikan masyarakat.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, Rafiq meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai ketentuan. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten memfasilitasi aspirasi masyarakat apabila kewenangan penanganannya berada pada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mengatakan Pemkab Banjar menerima aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Yudi mengatakan tindak lanjut mencakup koordinasi mengenai penegakan sanksi, pemulihan lingkungan dan pemulihan ketersediaan air bersih. Pemkab Banjar juga akan mengawal pelaksanaan ketentuan yang telah disampaikan instansi berwenang kepada perusahaan.
Selain itu, Pemkab Banjar akan menindaklanjuti rekomendasi KPAI serta permintaan informasi dan dokumen dari Kementerian Kesehatan yang telah diterima pemerintah daerah. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Pemkab Banjar akan membentuk tim terpadu sebagai forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tim tersebut akan melibatkan perangkat daerah terkait dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan penanganan persoalan.
“Dengan tim ini nanti kita bisa memberikan laporan progres. Kita evaluasi terus, mudah-mudahan tuntutan masyarakat ini bisa direalisasikan,” katanya.
Pemkab Banjar menargetkan perkembangan penanganan dapat terlihat dalam sekitar 60 hari. Yudi mengatakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait juga akan dilakukan karena kewenangan dalam sektor pertambangan tidak seluruhnya berada di tingkat kabupaten.
Tinggalkan Balasan