Peneliti BRIN: Korupsi RI Sudah Stadium Gawat, Jabatan Jadi Ajang Cari Kaya

JAKARTA – Peneliti Senior BRIN, Prof. Dr. Siti Zuhro, menilai krisis terbesar Indonesia saat ini bukan ekonomi atau politik elektoral, melainkan krisis integritas elite. Menurutnya, korupsi sudah masuk tahap mengkhawatirkan karena jabatan publik tak lagi dipandang sebagai pengabdian.

Pada diskusi “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Universitas Paramadina, Jumat (22/5/2026), Siti Zuhro menyoroti orientasi pejabat yang melenceng.

“Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri,” tegas pakar politik dan otonomi daerah itu.

1. Korupsi Bukan Lagi Penyimpangan Individu
Zuhro menyebut korupsi di Indonesia sudah mencerminkan persoalan moral dan budaya politik yang dalam. Bukan sekadar ulah oknum, tapi sudah sistemik. Lemahnya integritas, rendahnya meritokrasi, dan kuatnya patronase politik disebut sebagai biang kerok bobroknya tata kelola pemerintahan.

“Bukan legacy lagi. Justru diternakkan,” sindir Zuhro soal praktik patronase politik yang terus dipelihara.

2. Jabatan Kehilangan Makna Amanah
Degradasi etika politik terlihat dari maraknya konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pragmatisme elite. Akibatnya, jabatan publik semakin kehilangan makna sebagai amanah untuk melayani rakyat.

3. Desak Seleksi Pejabat Berbasis Integritas
Zuhro mendesak agar proses seleksi pejabat publik mengutamakan integritas dan rekam jejak, bukan rekomendasi politik atau kedekatan. “Panitia seleksi harus independen dan berani menempatkan kompetensi serta moralitas sebagai pertimbangan utama,” ujarnya.

4. Ancaman Jangka Panjang Demokrasi
Ia mengingatkan, bangsa yang kehilangan moralitas publik akan sulit membangun kepercayaan sosial. Padahal kepercayaan publik adalah fondasi demokrasi dan pembangunan.

“Indonesia bisa miskin, tapi jangan kehilangan integritas dan moralitas,” kata Zuhro. Ia menegaskan, jika integritas elite dan kualitas institusi terus merosot, risiko kerusakan jangka panjang terhadap demokrasi akan semakin besar.

Setuju sama Prof. Siti? 👇