APINDO KALSEL SOROTI PEMADAMAN BERGILIR: “TIKUS MATI DI LUMBUNG BATUBARA”

BANJARMASIN – Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN kembali jadi sorotan. Dunia usaha, khususnya UMKM, mengaku paling terdampak.

Ketua DPP APINDO Kalimantan Selatan, Winardi Sethiona, menyebut alasan PLN tidak bisa diterima akal sehat.

1. Alasan PLN Dinilai Tidak Jelas

“Pemadaman bergilir dengan alasan apapun, apalagi yang tidak jelas, sangat merugikan geliat ekonomi rakyat,” tegas Winardi, Minggu 5/7/2026.

Ia mempertanyakan logika PLN. Jika gangguan bersifat teknis pada pembangkit, seharusnya dampaknya lokal.

“Kenapa pemadamannya menyeluruh? Bukan hanya di seluruh Kalimantan, tapi juga Jawa dan Sumatera,” ujarnya.

Apalagi jika alasannya karena kekurangan pasokan energi. Kalimantan, kata Winardi, adalah lumbung batubara nasional.

“Hampir seluruh Kalimantan adalah daerah penghasil batubara. Masa iya kekurangan energi? Ini potret tata kelola energi yang amburadul. Tuhan sudah beri kita batubara melimpah, tapi tata kelolanya buruk. Jadinya seperti ‘tikus mati di lumbung padi’,” sindirnya.

2. UMKM Paling Terpukul

Winardi menegaskan, dampaknya langsung ke perut rakyat. Banyak anggota APINDO Kalsel, terutama UMKM, tidak bisa memenuhi pesanan karena mesin berhenti.

“Alat produksi rawan rusak, jam kerja karyawan terganggu, target tidak tercapai,” katanya.

Di era digital sekarang, ketergantungan pada listrik makin tinggi. Transaksi QRIS, pemesanan via aplikasi, hingga komunikasi usaha semuanya butuh listrik stabil.

“Kalau ini terjadi 15 tahun lalu, mungkin dampaknya tidak separah sekarang. Tapi sekarang, listrik itu urat nadi ekonomi. Tanpa listrik, usaha mati,” tegasnya.

3. Tuntut Audit dan Buka Monopoli

Atas nama moral kepada anggota, APINDO Kalsel meminta PLN, Pemda, hingga Pemerintah Pusat serius menyelesaikan persoalan ini.

“Harus ada keputusan yang jujur dan berpihak pada rakyat. Pemadaman ini tidak boleh berlarut-larut,” desaknya.

Winardi juga mendesak audit menyeluruh terhadap PLN. Tujuannya satu: transparansi.

“Kalau penyebabnya tata kelola buruk, maka keberadaan ‘pemain tunggal’ PLN yang memonopoli listrik layak dievaluasi. Rakyat harus punya alternatif. Kalau PLN tidak becus, harus ada pilihan layanan lain,” pungkasnya.