“KOPERASI HUKUM TERBARU: TUKAR TAMBAH KASUS DENGAN JATAH PROYEK”

DI SUATU PROVINSI – Demi menyukseskan program “Hukum Fleksibel Berbasis Sumber Daya Alam”, sebuah institusi penegak hukum di wilayah tropis dikabarkan menciptakan sistem pembayaran baru.

Bukan pakai rupiah. Tapi pakai “kompensasi lapangan”.

CARA KERJANYA GAMPANG:

1. Ada kasus masuk → Contoh: pengadaan baju dinas seharga “lumayan” untuk ribuan orang. Barang datang kurang, harga “premium”, bayar lunas.
2. Masuk tahap pendalaman → Tahap ini bisa berlangsung selama 1 musim durian sampai 3 musim durian. Tergantung cuaca politik.
3. Ada opsi barter → Biar sama-sama enak, kasusnya “diistirahatkan dulu”. Sebagai gantinya, pihak terkait “dipersilakan” ikut nimbrung di proyek SDA milik BUMD daerah. Win-win solution.

PERNYATAAN LSM SETEMPAT:
“Kami menyebut ini inovasi. Ini adalah bentuk gotong royong antara penegak hukum dan pengelola aset daerah. Daripada kasusnya nganggur, mending sekalian diputer jadi investasi,” kata seorang aktivis yang menolak disebut namanya karena masih mau hidup tenang.

TANGGAPAN DARI BUMD:
Pihak BUMD mengaku terbuka untuk “kerja sama”. “Kami ini kan milik rakyat. Jadi kalau ada yang mau ikut kelola, silakan. Asal ada surat rekomendasi dari… ya gitulah,” ujar sumber internal sambil menatap langit-langit.

NASIB PENERIMA BANTUAN:
Ribuan penerima baju dinas mengaku bersyukur. Meski jatahnya kurang dan harganya “kelas sultan”, mereka tetap bangga bisa jadi bagian dari “sejarah efisiensi anggaran”.

Sampai berita ini ditulis, kasusnya masih “didiskusikan secara mendalam” di sebuah ruangan ber-AC. Katanya sih biar hasilnya maksimal.

Catatan Redaksi: Segala kemiripan nama, tempat, dan kejadian adalah ketidaksengajaan yang sangat disengaja.