MARTAPURA – Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melakukan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar. Dalam kegiatan tersebut, Tim Bappenas bersama Pemerintah Kabupaten Banjar membahas capaian serta berbagai tantangan dalam upaya menekan angka stunting. Kegiatan berlangsung di Aula Barakat Martapura, Rabu (15/7/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mengatakan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Sekitar 15 perangkat daerah terlibat dalam program intervensi yang didukung anggaran sekitar Rp150 miliar dari APBD dan sekitar Rp50 miliar dari APBN.
Ia menyebutkan berbagai intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar mendapat apresiasi dari Tim Bappenas, meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat agar upaya penurunan stunting semakin optimal.
“Kondisi geografis dan budaya masyarakat menjadi tantangan dalam penanganan stunting. Di wilayah seperti Aluh Aluh, persoalan air bersih dan sanitasi turut memengaruhi tingginya angka stunting,” ujarnya.
Yudi menambahkan pemerintah daerah juga terus menyiapkan berbagai skema pemenuhan tenaga dokter agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, terutama di wilayah dengan akses yang lebih sulit, seperti Kecamatan Paramasan.
Sementara itu, Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV Kementerian PPN/Bappenas, Meitha Ika Pratiwi, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan persoalan stunting di Kabupaten Banjar tidak hanya dipengaruhi faktor kesehatan, tetapi juga perilaku dan budaya masyarakat.
Ia menjelaskan stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ibu selama kehamilan, pola asuh, pemenuhan gizi anak, hingga kebiasaan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.
Meitha menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam upaya menekan angka stunting. Karena itu, keterlibatan pemuka agama dan tokoh masyarakat dinilai penting untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk mencegah pernikahan usia anak serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi keluarga.
“Peran pemuka agama sangat berpengaruh. Karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menjelaskan program tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu pemenuhan gizi anak. Meski demikian, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran keluarga dalam membangun kebiasaan makan bergizi dan pola hidup sehat.(zr)
AP Tour 
Tinggalkan komentar