DKPP Banjar: Jaga Stok, Jaga Harga, Jaga Piring WargaSurplus 10 Bulan, Turunkan Desa Rawan Pangan, dan Lawan Tengkulak Lewat Lumbung & I-Padaringan


MARTAPURA – Hari ini genap Kabupaten Banjar berusia 76 tahun. Di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakilnya H Saidi Mansyur – Habib Idrus Al Habsyie terus berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi rakyatnya.

Dengan tema “Banjar Ditata, Banjar Dijaga” Kalau urusan perut, Kabupaten Banjar nggak main-main. Di bawah komando Sipliansyah Hartani sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, DKPP Banjar tahun ini kerja ekstra. Hasilnya? Stok aman, harga dipantau, dan warga di desa rawan pangan mulai berkurang.

Ditemani M. Hamdani selaku Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mereka berdua jadi “nahkoda” di lapangan. Dari kantor sampai ke lumbung desa.

1. KETERSEDIAAN: BANJAR SURPLUS 10 BULAN

Angka nggak bohong. Data 2025 menunjukkan produksi Gabah Kering Panen tembus 236.947 ton. Itu naik 2.500 ton dibanding tahun sebelumnya.

Kadis Sipliansyah:
“Ini buah dari kerja petani, penyuluh, dan dukungan Pemkab. Dengan rasio ketersediaan 1 banding 1,9, artinya kebutuhan beras warga Banjar selama 1 tahun tercukupi. Bahkan kita surplus sampai 10 bulan ke depan, proyeksi sampai 2027. Alhamdulillah, kelebihan itu juga bisa kita bantu ke daerah tetangga.”

Biar surplus ini nggak “bocor” pas panen raya, DKPP bangun benteng: Lumbung Pangan Masyarakat.
Saat ini sudah ada 21 unit LPM di berbagai desa. Fungsinya jelas.

Kadis Sipliansyah:
“Lumbung itu ada 2 fungsi utama. Pertama cadangan pangan kalau ada banjir atau gagal panen. Kedua, untuk menstabilkan harga. Jadi pas panen, petani nggak dipaksa jual murah ke tengkulak. Kita serap lewat lumbung, harganya tetap kompetitif.”

Tahun 2026 ini DKPP nambah lagi 1 unit LPM baru. Sekaligus dikasih bantuan modal pengisian biar bisa langsung nyerap gabah petani sekitar.

Prestasi pun datang. DKPP Banjar meraih Peringkat 2 Terbaik se-Kalsel untuk kategori Ketersediaan Pangan 2025.

2. DISTRIBUSI & HARGA: TURUN LANGSUNG, LAWAN SPEKULAN

Punya beras banyak percuma kalau distribusinya macet atau harganya digoreng. Nah di sinilah kerja Kabid Hamdani dan timnya diuji.

Strateginya 3: pantau, intervensi, digitalisasi.

Pertama: Pantau tiap minggu

Kabid Hamdani:
“Kami rutin koordinasi dengan penggilingan dan distributor besar. Tiap minggu kita cek. Tujuannya biar rantai distribusi lancar dan nggak ada yang menimbun.”

Kedua: Intervensi lewat Gerakan Pangan Murah
Sepanjang 2026 sudah 35 kali kegiatan ini digelar di desa-desa. Sasarannya warga kurang mampu.

Kabid Hamdani:
“Kita berikan subsidi Rp5.000 per kg. Jadi masyarakat bisa beli beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Kita juga salurkan beras SPHP dari program pusat. Ini bentuk negara hadir langsung.”

Ketiga: Digitalisasi lewat I-Padaringan
Biar nggak ada lagi info harga “simpang siur”, DKPP meluncurkan Aplikasi I-Padaringan – Informasi Terpadu Data Kemandirian Pangan.

Kabid Hamdani:
“Isinya lengkap. Ada 23 jenis komoditas pangan, update harga harian tingkat produsen dan konsumen. Ada juga data lokasi sentra penggilingan, kios pangan, lumbung pangan. Bahkan UMKM lokal bisa daftar. Aplikasi ini jadi alat kami mengambil kebijakan cepat kalau ada potensi inflasi.”

3. PR BESAR: TEKAN DESA RAWAN PANGAN

Tantangan belum selesai. Dari 290 desa dan kelurahan, masih ada 16 desa yang masuk kategori rawan pangan di 2025. Tapi ini sudah turun dari 19 desa di tahun 2024.

Kadis Sipliansyah:
“Penyebabnya umum: luas lahan baku sawah terbatas, akses air bersih, dan jalan. Banyak di wilayah pegunungan seperti Paramasan. Kami tidak bisa kerja sendiri.”

Langkahnya: kolaborasi. DKPP bantu pembinaan kelompok tani, bantu permodalan agar tidak terjerat tengkulak, dan memperkuat cadangan.

Kadis Sipliansyah:
“Kita punya cadangan pangan 120 ton. Awal tahun 2026 saat banjir, kita sudah salurkan 57 ton. Ke depan kita akan isi lagi bekerjasama dengan Bulog. Ini untuk jaga-jaga.”

4. INOVASI & ARAH KE DEPAN

Selain pangan, sektor perikanan juga mulai digarap serius oleh DKPP. Tujuannya menambah sumber protein hewani warga Banjar.

Semua program ini sejalan dengan arahan nasional.

Kadis Sipliansyah:
“Kami berkomitmen menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dan arahan Kepala Daerah Kabupaten Banjar. Intinya satu: ketahanan pangan harus kuat dari desa.”

Kabid Hamdani menutup:
“Tugas kami memastikan 3 hal: pangan tersedia, distribusi lancar, dan harga terjangkau. Kalau 3 ini jalan, insyaAllah Banjar aman pangannya.”


RANGKUMAN DATA DKPP BANJAR 2025-2026:

  • Produksi GKP 2025: 236.947 ton | Naik 2.500 ton
  • Rasio Ketersediaan: 1 : 1,9 | Surplus 10 bulan
  • Desa Rawan Pangan: 19 → 16 desa
  • Lumbung Pangan: 21 unit | +1 unit di 2026
  • Gerakan Pangan Murah 2026: 35 kali | Subsidi Rp5.000/kg
  • Cadangan Pangan: 120 ton | 57 ton sudah disalurkan saat banjir
  • Inovasi: Aplikasi I-Padaringan isi 23 komoditas
  • Prestasi: Peringkat 2 Ketersediaan Pangan se-Kalsel 2025

Tinggalkan komentar