Oleh Wira Surya Wibawa, SH, MH
Koordinator Pelaksana September Hitam KALSEL 2026 | Direktur Social Justice Institut Kalimantan
September kembali. Di kalender kekuasaan mungkin hanya pergantian bulan, tapi di kalender korban, September adalah luka yang dijahit paksa untuk terus dibuka.
Di Banjarmasin dan Banjarbaru, 19-20 September 2026, kami tidak mengadakan seremoni. Kami merawat ingatan.
Karena Sejarah Indonesia adalah Daftar Nama yang Belum Tuntas
Komnas HAM menyebut September sebagai bulan untuk mengingat. Tapi apa yang harus diingat? Daftarnya terlalu panjang untuk dilupakan: 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Mei 1998, Penghilangan Orang 1997-1998, Wasior, Wamena, Jambo Keupok, hingga Paniai.
Untuk 1965-1966 saja, Komnas HAM sudah menyatakan telah terjadi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, penyiksaan, perkosaan, hingga penghilangan orang secara paksa — yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang luas dan sistematis.
Merawat ingatan 1965 bukan merawat dendam. Merawat ingatan adalah memastikan korban tidak diubah menjadi sekadar angka statistik, dan generasi hari ini paham bahaya dari kekuasaan yang tak terkontrol.
Kekerasan Itu Tidak Hanya di Buku Sejarah, Ia Ada di Meratus dan di Banjarbaru
September Hitam Kalsel 2026 sengaja tidak hanya bicara Jakarta dan masa lalu. Kami bicara Kalsel dan hari ini.
Kami menyebut nama-nama yang tidak boleh hilang:
Sabriansyah (Kai Pengaron), warga Pengaron yang menjadi korban pembunuhan. Polda Kalsel menyatakan tersangka telah diamankan, tapi keluarga masih menunggu keadilan yang utuh.
Arbaini atau Abah Nateh, pembela Meratus. Ia mempertahankan ruang hidup, lalu meninggal setelah mengalami kekerasan. Pengadilan Negeri Barabai memvonis 11 tahun terdakwanya — tapi konflik agraria di Meratus tetap menyisakan luka.
Jurkani, advokat Kalsel yang meninggal setelah dibacok pada 2021. Kasusnya pernah diadukan ke Komnas HAM dan dikaitkan dengan advokasi tambang. Motifnya harus dibuktikan di pengadilan, tapi pesannya jelas: menjadi pembela di tanah tambang itu berbahaya.
Juwita, jurnalis perempuan Banjarbaru yang meninggal Maret 2025. Komnas HAM turun memantau dan menyampaikan pendapat HAM ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
Zahra Dilla, mahasiswi ULM korban pembunuhan 2025 yang perkaranya sudah P21.
Nama-nama ini adalah bukti bahwa pelanggaran HAM bukan monumen masa lalu. Ia hidup di ruang redaksi, di kampus, di pegunungan, di kantor advokat.
Solidaritas untuk Mereka yang Masih di Jalan
September Hitam tahun ini juga tidak bisa lepas dari Affan Kurniawan, driver ojek daring yang meninggal terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi di Jakarta, 28 Agustus 2025. Ia menjadi simbol rapuhnya perlindungan warga sipil dalam pengamanan aksi.
Kami juga mencatat laporan Serikat Tahanan Politik (SETAPOL) tentang lebih dari 300 penangkapan menjelang dan setelah aksi 27 Agustus 2026, dengan dugaan kekerasan. Klaim itu harus diuji secara independen, tetapi prinsipnya tidak bisa ditawar: setiap orang yang ditangkap karena menyampaikan pendapat berhak atas proses hukum yang adil, bantuan hukum, dan bebas dari penyiksaan. Istilah tahanan politik harus dipakai hati-hati, berdasarkan fakta perkara, bukan label politik.
Dan September adalah bulan Munir. 22 tahun setelah Munir Said Thalib dibunuh dalam perjalanan menuju Belanda, September 2004, Komnas HAM masih melakukan penyelidikan, memeriksa saksi dan berkoordinasi dengan institusi. Mengenang Munir adalah mengingat bahwa pembela HAM tidak boleh dibiarkan sendirian.
Apa yang Kami Lakukan di Banjarmasin-Banjarbaru
19 September di Banjarmasin: Nyekar ke Makam Jumat Kelabu (16.00-18.00 WITA), lalu Nobar dan Diskusi film “Semakin Ditekan Semakin Melawan” (19.30-22.00 WITA).
20 September di Rest Area Banjarbaru: Pameran Foto seharian (09.00-23.00 WITA), Aksi Kamisan (16.00-19.00 WITA), Diskusi HAM “Menolak Lupa, Merawat Solidaritas” bersama Mas Jukie Warga Sidomulyo, Ibu Netty dari PUSHAM ULM, dan Rina dari AMAN Kalsel, lalu Panggung Rakyat (21.00-23.00 WITA).
Foto, ziarah, diskusi, dan panggung adalah cara kami bilang: memorialisasi adalah bagian dari pemulihan.
TUNTUTAN KAMI: 13 POIN SEPTEMBER HITAM KALSEL 2026
- Ungkap kebenaran dan tuntaskan semua kasus pelanggaran HAM secara transparan, masa lalu maupun hari ini.
- Hentikan impunitas. Tidak ada yang kebal hukum karena jabatan dan kekuasaan.
- Pulihkan korban dan keluarga — bukan hanya materi, tapi nama baik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak atas kebenaran.
- Pastikan kasus 1965-1966 dan pelanggaran HAM berat lainnya tidak dikubur bersama waktu. Pengakuan harus sejalan dengan penyelesaian yudisial.
- Tuntaskan kasus kekerasan dan pembunuhan di Kalsel secara transparan: Sabriansyah, Abah Nateh, Jurkani, Juwita, Zahra Dilla, dan lainnya.
- Lindungi pembela HAM, masyarakat adat, aktivis lingkungan, jurnalis, advokat, mahasiswa, dan pekerja.
- Hentikan kriminalisasi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.
- Pastikan semua yang ditangkap dalam aksi demonstrasi mendapat proses hukum adil dan perlakuan manusiawi.
- Usut transparan dugaan kekerasan aparat dalam pengamanan aksi.
- Negara wajib jamin kebebasan sipil, kebebasan pers, dan kebebasan akademik.
- Hentikan intimidasi, diskriminasi, dan stigmatisasi terhadap korban dan keluarga korban.
- Bangun mekanisme memorialisasi dan pendidikan HAM di daerah.
- Jadikan penyelesaian HAM agenda berkelanjutan, bukan seremonial September saja.
Bangsa besar bukan bangsa yang menghapus lukanya. Bangsa besar adalah bangsa yang berani menatap lukanya, mengakui penderitaan korban, mencari kebenaran, dan memastikan kekerasan tidak terulang.
September Hitam adalah tentang mereka yang namanya pernah dihilangkan. Tentang keluarga yang menunggu. Tentang warga yang turun ke jalan karena negara belum mendengar.
Kami menolak lupa. Kami merawat ingatan. Kami merawat solidaritas.
September Hitam 2026 — Menolak Lupa, Merawat Solidaritas.
Banjarmasin-Banjarbaru, 19-20 September 2026
Tinggalkan komentar